REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD beranggapan tidak semua nepotisme di dalam politik niatnya selalu jelek. Mahfud mencontohkan, di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur pernah ada salah seorang yang memutuskan maju sebagai kepala daerah lantaran kakaknya yang saat itu menjabat sebagai kepala daerah dianggap tidak baik dalam memimpin. Sang adik kemudian menolak disebut nepotisme.

"Jadi belum tentu orang nepotisme itu niatnya selalu jelek, gitu" kata Mahfud dalam diskusi daring bertema 'Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal', Sabtu (5/9).

Kendati demikian ia mengakui bahwa saat ini tidak ada jalan hukum dan konstitusi yang bisa melarang seseorang untuk maju menjadi kepala daerah berdasarkan nepotisme atau sistem kekeluargaan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan, nepotisme bisa saja dilarang tetapi hal itu hanya bisa dilakukan di bidang ekonomi sebagaimana yang pernah dilakukan Belanda.

"Kalau di bidang politik seperti itu dimana mana saya kira dimana-mana tidak bisa dihalang-halangi oleh hukum dan konstitusi. Di seluruh dunia, kita mau melarangnya bagaimana? Tidak bisa, akan terjadi pelanggaran HAM kalau itu dilakukan," tuturnya.

Ia menyerahkan sepenuhnya kepada kesadaran moral masing-masing jika ada publik yang tidak suka terhadap nepotisme. Bisa juga bisa ditempuh melalui perjuangan politik dengan cara kampanye.

"Kampanye gitu agar jangan ini jangan itu tetapi kita mau melarang juga tidak bisa. Nah ini fakta yang kita hadapi," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika