REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) memperkirakan penyerapan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat melampaui target untuk tahun ini. Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin mengatakan diperkirakan dengan anggaran Rp 11 triliun bisa melebihi dari target unit yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Diperkirakan dengan anggaran Rp 11 triliun kami bisa menyalurkan dana FLPP 105,72 persen dari target yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2020," ujar Arief dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (9/9).

Menurut dia, jika sebelumnya ditargetkan 102.500 unit maka diperkirakan hingga akhir tahun, PPDPP dapat menyalurkan dana FLPP dengan capaian maksimal sekitar 108.363 unit rumah berdasarkan proyeksi data persentase lolos pengujian Januari – Agustus 2020 dengan nilai rupiah yang sama.

PPDPP sendiri sebagai lembaga yang menyalurkan dana FLPP per Selasa (8/9) telah menyalurkan dana 85 persen senilai Rp8,89 triliun untuk 87.361 unit dari total target yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 11 triliun untuk 102.500 unit.

Saat ini per Rabu (9/9), sebanyak 220.764 calon debitur sudah mengakses aplikasi Sistem Informasi KPR Bersubsidi (SiKasep).

Sebanyak 90.840 calon debitur sudah dinyatakan lolos subsidi checking dan 10.401 calon debitur sudah masuk dalam proses verifikasi bank pelaksana dan 298 calon debitur dalam pengajuan dana FLPP dari Bank Pelaksana kepada PPDPP.

Animo masyarakat untuk memiliki rumah pertama subsidi memang masih tinggi dan tidak terpengaruh dengan kondisi pandemi covid 19 yang masih berlangsung hingga kini. Tingginya minat masyarakat terhadap kepemilikan rumah subsidi ini, membuat pemerintah semakin meningkatkan perhatiannya.

Hal ini membuat PPDPP pada 2021 ditargetkan dapat memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk KPR Sejahtera alias FLPP sekitar 157.500 unit senilai Rp16,6 triliun dari DIPA.

Ikuti Whatsapp Channel Republika