REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapatkan banyak sorotan dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan keputusannya mengumumkan akan diberlakukan kembali PSBB Jakarta secara ketat.
Pernyataan Anies menjadi penyebab rontoknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Berdasarkan data rangkuman perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 September 2020, nilai kapitalisasi pasar modal sebesar Rp 5.682 triliun atau turun Rp 297 triliun dari nilai kapitalisasi pasar hari sebelumnya Rp 5.979 triliun.
Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira pergerakan IHSG masih fluktuatif pada pekan depan tapi bukan karena faktor tunggal PSBB. Hal ini dikarenakan para investor sebelumnya sudah price in pada saat gubernur umumkan PSBB total Kamis malam.
"Jadi tidak ada reaksi berlebihan pekan depan," ujarnya ketika dihubungi Republika, Ahad (13/9).
Bhima menyebut saat ini yang masih jadi perhatian gejolak pasar saham adalah faktor eksternal seperti harga minyak mentah, perkembangan vaksin global dan data data ekonomi di negara maju maupun kawasan. Sementara Direktur Riset Core Indonesia, Piter Abdullah menambahkan PSBB periode kedua ini tidak terlalu ketat. Bahkan masih ada ruang kompromi dengan upaya menjaga ekonomi.
"Saya kira cukup bijak, Pemda DKI dan pemerintah pusat bisa sepakat mengambil langkah untuk menahan kenaikan jumlah kasus Covid tetapi sisi lain tidak mengorbankan ekonomi sepenuhnya," ucapnya.
Menurutnya, pengetatan PSBB melalui upaya yang sungguh-sungguh untuk mendisiplinkan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan, melakukan tracing secara ketat, melarang isolasi mandiri oleh masyarakat (menyediakan sarana isolasi mandiri) untuk mengurangi kluster keluarga dan upaya lainnya akan efektif mencegah penularan Covid.
"Dari sisi lain masih cukup terbukanya dunia usaha untuk beroperasi akan menahan keterpurukan ekonomi. Saya kira dunia usaha akan menyambut baik kebijakan PSBB. Oleh karena itu ke depan pasar saham akan rebound," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika