REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi IV DPR ragu proyek food estate atau lumbung pangan di Kalimantan Tengah mampu ditanami di sisa akhir tahun ini. Alasannya, karena ketersediaan tenaga kerja yang belum jelas. Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan, pemerintah akan segera memastikan tenaga kerja yang ada siap untuk mulai menggarap proyek tersebut.
"Sementara ini, kami yakin sebanyak 30 ribu hektare lahan di food estate masih memungkinkan kita masuk dan intervensi. Memang butuh upaya kerja keras," kata Syahrul dalam Rapat Kerja Komisi IV bersama Menteri Pertanian, Senin (14/9).
Ia mengatakan, saat ini telah terdapat 300 personel Bintara Pembina Desa TNI AD (Babinsa) yang telah dilatih untuk mengendarai traktor. Selain itu, untuk ketersediaan traktor sudah mencapai 150 unit yang diambil dari seluruh wilayah di Kalimantan Tengah.
Selain itu, tanpa menyebutkan angka, Syahrul mengklaim telah tersedia tenaga kerja yang berasal dari warga eks transmigrasi. Mereka nantinya akan melakukan budidaya tanaman padi dengan menggunakan alat dan mesin pertanian modern.
Kendati demikian, Syahrul menuturkan, soal tenaga kerja tetap akan menjadi salah satu hal yang akan segera dirancang oleh pemerintah. "Bagaimana juga sistem dari hulu ke hilirnya, akan menjadi bagian yang kami perhatikan," katanya menambahkan.
Syahrul menjelaskan, dari total 164 ribu hektare yang direncanakan menjadi kawasan food estate, kondisi riil yang bisa ditanami sebanyak 142 ribu hektare. Dari luasan itu, hanya 82 ribu hektare lahan yang telah memiliki saluran irigasi, sisanya, belum memiliki irigasi.
Adapun dari luasan tersebut, pemerintah memutuskan lahan yang sangat siap untuk mulai dioperasikan seluas 30 ribu hektare. Sebab, pada lahan itu telah tersedia saluran irigasi yang hanya membutuhkan sedikit pembenahan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Komisi IV DPR meragukan proyek food estate atau lumbung pangan baru di Kalimantan Tengah dapat mulai beroperasi pada tahun ini. Pasalnya, luasan lahan yang besar dinilai belum seimbang dengan ketersediaan tenaga kerja setempat yang bisa dipekerjakan.
Pemerintah diketahui akan mulai melakukan penanaman padi pada areal seluas 30 ribu hektare pada proyek food estate pada bulan Oktober 2020. Proyek tersebut merupakan tahap awal dari total rencana luasan food estate sebesar 165 ribu hektare.
"Apa bisa selesai ditanam 30 ribu hektare sampai bulan Desember? Itu puluhan ribu hektare, apakah ada tenaga kerja di sana? Sedangkan di sana tenaga kerja sama masih kekurangan," kata Ketua Komisi IV, Sudin.
Sudin menuturkan, telah melakukan kunjungan pada awal tahun ini. Menurutnya, kondisi lahan masih rusak berat sehingga membutuhkan perbaikan saluran irigasi besar-besaran. Ia pun menuturkan, berdasarkan keterangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perbaikan irigasi food estate baru dilakukan tahun 2021.
"Mungkin tidak sumber daya manusianya? Jangan target setinggi langin pencapaian setinggi bukit. Saya tidak mau target tinggi-tinggi tapi tidak tercapai, nanti rakyat menghujat," ujarnya menambahkan.
Selain itu, ia juga menyoroti sistem pertanaman benih pada lahan food estate. Ia mempertanyakan sistem apa yang digunakan tenaga kerja di sana untuk mengejar waktu pertanam pada area yang luas. Sementara kapasitas petani masih terbatas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika