REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian LHK, Sri Tantri Arundhati menyebut ada 6.885 desa yang memiliki kerentanan tinggi terdampak perubahan iklim. Menurut dia, berdasarkan data komponen desa 2018 itu, 6.885 (8,20 persen) dari 83.931 wilayah desa, berpotensi tinggi terdampak bencana. "Rentan itu kalau tidak punya kapasitas adaptasi atau mitigasi soal dampak perubahan iklim," ujar dia dalam media briefing daring, Rabu (23/9).

Dia melanjutkan, rentan tersebut juga bisa diartikan jika desa yang dimaksud, memiliki risiko tinggi terhadap perubahan iklim. Dia mengatakan, mayoritas desa saat ini atau sekitar 75.687 (90,18 persen) berada di kondisi dengan tingkat kerentanan sedang. "Tapi itu bukan berarti baik, karena bisa menjadi berisiko tinggi atau sangat tinggi jika tidak ditangani," tambah dia.

Menyoal perubahan iklim, Sari juga menambahkan, selama ini mitigasi memang menjadi perbincangan utama. Namun, Co2 yang tidak tersalurkan kembali dari Bumi, ia sebut akan bertahan lebih dari 100 tahun dan berdampak pada manusia dan wilayahnya. "Dampak itu bisa banjir dan longsor, dengan intensitas dan semakin buruknya bencana yang sering," kata dia.

Sri menyebut, selama ini intensitas menyoal bencana di Indonesia juga cenderung semakin buruk. Sehingga, jika adaptasi dan mitigasi tidak diperbaiki, banjir, longsor dan bencana alam lainnya ia sebut akan semakin intens. "Contohnya banjir 1 Januari lalu, kemudian banjir bandang di Sukabumi kemarin. Ini kita lihat ada perubahan ekstrim," ucapnya.

Dengan pertimbangan itu dia menegaskan, lebih dari 90 persen wilayah desa lainnya, harus segera diantisipasi. Utamanya, agar berubah ke tingkat kerentanan yang sangat rendah. "Dan ini butuh kerja sama semua pihak. Utamanya pemda," ungkap dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika