REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Parlemen Israel pada Rabu (30/9) menyetujui dekrit yang didukung pemerintah terkait aturan karantina wilayah, lockdown, yang cenderung akan membatasi aksi unjuk rasa terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atas tuduhan korupsi dan penanganan wabah.
Dengan regulasi itu, warga Israel dilarang melakukan demonstrasi yang jaraknya lebih dari satu kilometer dari rumah mereka. Pembatasan jarak ini, menurut pemerintah, bertujuan untuk menahan terjadinya penularan virus corona.
Peraturan baru tersebut menjadi bagian dari karantina wilayah kedua secara nasional di Israel yang telah berlaku sejak 18 September lalu. Para pengkritik menyebut bahwa aturan baru tersebut memang ditujukan untuk menghalau aksi protes di dekat rumah dinas Netanyahu di Yerusalem.
"Apa langkah selanjutnya? Apakah melarang pemimpin oposisi untuk berbicara di hadapan parlemen?" kata Yair Lapid, yang memimpin pihak oposisi di badan legislatif, dalam sebuah cuitan untuk menanggapi pengambilan suara parlemen atas dekrit itu.
Beberapa jam sebelum pemungutan suara untuk menyetujui dekrit, ratusan orang menggelar aksi protes di luar gedung parlemen, menyebut bahwa aturan pembatasan aksi demonstrasi merupakan serangan terhadap demokrasi. Selama beberapa pekan terakhir, ribuan warga Israel berunjuk rasa menuntut Netanyahu mengundurkan diri dari jabatannya.
Netanyahu menyebut Israel telah menangani pandemi sejauh ini dengan relatif baik, dan bahwa ia tidak mempunyai motif politis untuk menghalangi aksi protes. Ia juga membantah tuduhan tiga kasus korupsi terhadapnya.
Sebuah survei menunjukkan bahwa hanya 25 persen publik merasa nyaman dengan cara Netanyahu menangani wabah Covid-19. Langkah karantina wilayah kedua ini, dengan menutup sekolah dan membatasi jam operasional usaha, diambil setelah kasus baru Covid-19 berada di angka sekitar 7.000 kasus per hari. Netanyahu menyebut langkah itu akan diterapkan selama tiga pekan, dan mungkin dapat diperpanjang hingga satu bulan atau lebih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika