REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) terus memastikan program dan proyek strategis berjalan lancar dengan dukungan dari institusi penegak hukum termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Upaya ini ditandai dengan kunjungan Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati ke Kantor KPK Jakarta didampingi Direktur Penunjang Bisnis M. Haryo Yunianto, CEO Commercial & Trading Subholding Mas'ud Khamid dan CEO Upstream Subholding Budiman Parhusip. Kunjungan diterima langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri beserta jajaran pejabat KPK diantaranya Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dan Deputi Bidang Pencegahan Pahala Nainggolan.
"Kami telah memaparkan seluruh issue strategis yang dihadapi Pertamina, program strategis dan solusinya serta dukungan yang kami perlukan dari KPK, agar seluruh program-program strategis ini dapat kami jalankan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah dicanangkan oleh Pemerintah," ungkap Nicke Widyawati pada Press Conference di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat (2/10).
Nicke melanjutkan, beberapa hal yang telah disampaikan kepada KPK terkait penugasan dan tanggung jawab Pertamina sebagai BUMN sekaligus sebagai perusahaan migas Nasional yang bertanggung jawab dalam penyediaan energi di Indonesia. "Kami menyampaikan issue strategis di bidang hulu migas dan upaya strategis dan berkelanjutan yang dilakukan Pertamina untuk meningkatkan cadangan atau produksi migas," imbuhnya.
Hal lain yang disampaikan pada kesempatan tersebut adalah proyek kilang Pertamina yang saat ini sedang dalam progress pembangunan untuk menambah kapasitas kilang agar kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi. Nicke juga menyampaikan upaya Pertamina menyiapkan energi baru dan terbarukan untuk menggantikan fossil fuel, termasuk menjalankan program Biodisel, yakni B30 hingga B100.
"Ini sangat strategis karena Indonesia memiliki sumber sawit melimpah sehingga kita harus gunakan dan menjadi salah satu sumber energi andalan bagi Indonesia. Sehingga kami dapat meningkatkan ketahanan energy supply dari Biodiesel secara berkelanjutan dan ekonomis,"ujarnya. Begitu pula dengan dukungan untuk kebijakan Domestik Market Obligation terkait volume dan harga batubara, dalam rangka pengembangan DME untuk mengurangi impor LPG.
Pada kesempatan tersebut, Nicke juga menyinggung mengenai upaya Pertamina dalam peningkatan distribusi BBM, hingga dapat menjangkau 77 ribu desa diseluruh Indonesia. "Oleh karena itu, kita harus membangun lebih banyak outlet di seluruh desa di Indonesia agar masyarakat bisa menikmati aksesibilitas energi dan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan energi yang terjangkau," katanya.
Terkait sinergi dengan KPK, Nicke menjelaskan bahwa selama ini komunikasi dan koordinasi dengan KPK sudah berjalan sangat baik. Khususnya dengan Deputi Bidang Pencegahan dalam rangka penyelamatan aset negara yang dikelola Pertamina di seluruh daerah dan selanjutnya akan dioptimalkan untuk sebesar besarnya kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
Sebelumnya, dengan dukungan KPK, Pertamina berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara atas aset senilai Rp 9,5 triliun yang berlokasi di Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. Asset tersebut, kata Nicke, akan dioptimalkan dan diberdayakan untuk menambah Pendapatan Daerah dan menyerap tenaga kerja di daerah tersebut.
“Apa yang kami paparkan tadi, Alhamdullilah mendapat respon baik dari jajaran KPK. Kami berharap langkah selanjutnya masuk ke perjanjian yang dapat dikerjasamakan antara Pertamina dan KPK," tegasnya.
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyambut baik rencana kerjasama tersebut karena Pertamina sebagai BUMN dan KPK mempunyai tugas dalam hal Program Pencegahan terjadinya tindak korupsi. "Kerjasama ini nanti akan dibahas lebih detail dibawah naungan Deputi Pencegahan karena target kita adalah bagaimana memastikan bahwa BUMN ini juga bekerja dengan baik dan tugas KPK juga bisa berjalan," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika