REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengingatkan masyarakat yang berkutat dengan transportasi publik untuk betul-betul menerapkan protokol kesehatan. Menurutnya, itu penting untuk dilakukan, terutama oleh para pengemudi bus, karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Pengemudi bus penting sekali menerapkan protokol kesehatan, karena setiap hari bersama warga. Saudara mengangkut puluhan orang, duduk di depan, sehingga mesti menjadi contoh untuk mengenakan masker, menjaga jarak dalam bus, dan rajin mencuci tangan," ujar Mahfud dalam keterangan pers, Ahad (4/10).

Hal tersebut dia sampaikan saat menyambangi para pengemudi bus di Terminal Purabaya, Surabaya, yang dikenal dengan stasiun bus Bungurasih, terminal terbesar di Jawa Timur. Mahfud pada kesempatan itu membagikan 1.000 masker secara simbolik kepada petugas terminal, awak bus, dan para penumpang.

Saat berbicara dengan warga, awak bus, dan para petugas yang sehari-hari berada di terminal, Mahfud meminta mereka untuk saling mengingatkan agar tetap disiplin dalam protokol kesehatan. Ruang-ruang publik seperti terminal merupakan salah satu lokasi yang benar-benar harus dipastikan pelaksanaan protokol kesehatannya dilakukan dengan baik.

"Saya ingin mengingatkan kepada masyarakat terutama di sektor transportasi publik, agar betul-betul menjaga dan menegakkan protokol kesehatan. Karena Covid adalah penyakit yang penularannya sangat cepat dan masif,” kata dia.

Apresiasi Jatim

Mahfud kemudian mengapresiasi warga Surabaya dan Jawa Timur yang mulai sadar dengan penegakan protokol kesehatan. Menurut dia, itu ditandai dengan mulai landainya kasus Covid-19 di daerah tersebut berdasarkan data bulan-bulan sebelumnya.

Berbeda dengan Jawa Timur dan Surabaya yang ia apresiasi, Pada Jumat (2/10) lalu, dalam jumpa pers "Rapat Analisa dan Evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2020" Mahfud menyebut DKI Jakarta juara I dalam tingkat penularan Covid-19. Padahal, di Ibu Kota tidak sedang melaksanakan Pilkada.

"Di DKI yang tidak ada pilkada justru angka infeksinya tinggi selalu menjadi juara I tertinggi penularannya," ungkap Mahfud dalam acara tersebut.

Dia menyebutkan, daerah-daerah lain yang menggelar Pilkada serentak 2020 justru jumlah zona merah Covid-19 menurun. Mahfud menjelaskan, zona merah di daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada turun dari 45 menjadi 29, sementara zona merah di daerah yang tidak menyelenggarakan Pilkada naik dari 25 menjadi 33.

"Artinya yang terpenting adalah komitmen pada protokol kesehatan oleh seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan lembaga sosial kemasyarakatan," kata Mahfud.

Dengan begitu, dia menyebut, protokol kesehatan harus dijalankan secara ketat. Berdasarkan hasil evaluasi, kerawanan penyebaran Covid-19 itu tidak terletak pada dilaksanakan atau tidaknya Pilkada di daerah itu, tapi pada kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan.

"Meskipun begitu, kami mengucapkan terima kasih pada seluruh lembaga kesmasyarakat seperti Ormas NU, Muhammadiyah, dan lain-lain yang telah memberi saran agar pilkada mengutamakan kesehatan," kata dia.