REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin menyebut pemerintah harus mengajak swasta untuk membangkitkan ekonomi nasional yang terpuruk akibat wabah Covid-19. Tanpa melibatkan swasta, pemulihan ekonomi sulit dilakukan.

Budi menjelaskan, penting melibatkan swasta dalam pelibatan ekonomi sebab kontribusi mereka terhadap roda ekonomi mencapai 60 persen. Sedangkan BUMN hanya memiliki 30 persen dari kontribusi ekonomi nasional dan sisanya peran pemerintah melalui belanja anggaran dalam APBN.

"Jadi terkait COVID sekarang, kalau kita mau tingkatkan ekonomi Indonesia, sulit atau tidak mungkin dilakukan hanya dengan pemerintah. Pemerintah harus bisa ajak swasta agar berpartisipasi," kata Budi dalam diskusi Lemhanas secara virtual, Selasa (6/10).

Agar perusahaan swasta mau membantu pemerintah, kata dia, harus dibuat aturan yang bagus untuk mereka. Sebab, jika aturan pemerintah tidak bagus, swasta mustahil bergerak.

Aturan yang dibuat negara ini menjadi penting lantaran presiden tidak memiliki kekuatan mengatur anggaran seperti yang diterapkan ke Kementerian dan Lembaga. Pun dengan menentukan orang-orang di dalamnya.

Budi mengatakan, konteks perekonomian Indonesia sekarang dan di era Soeharto dan Soekarno sangat berbeda. Jika dulu, pemerintah menggunakan APBN untuk menggerakan ekonomi nasional dalam porsi besar, kini swasta yang punya kontribusi lebih besar.

Kata dia, dua moda presiden untuk mengungkit ekonomi nasional, pertama melalui kementerian dan lembaga yang anggaran dan orang-orang di dalamnya ditentukan negara. Kedua, melalui BUMN.

"Walaupun BUMN terbuka (Tbk) tidak sekuasa itu, tapi akses beliau (presiden) masih ada. Dua pilar ini kontribusinya kurang lebih sekitar 30 persen dari total ekonomi Indonesia," kata Budi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika