REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON - Pemerintahan Presiden Donald Trump akan menyambut Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto di Pentagon pada Jumat (16/10). Pentagon bersiap setelah mencabut larangan masuk ke Amerika Serikat (AS) yang sebelumnya dikenakan terhadap Prabowo atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.
Seorang pejabat senior pertahanan AS sangat membela keputusan untuk menyambut Prabowo ke Pentagon, di mana dia akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Mark Esper.
"Menteri Prabowo adalah menteri pertahanan yang ditunjuk oleh presiden yang telah dua kali terpilih di Indonesia, yang merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia," kata pejabat itu, yang berbicara tanpa menyebut nama.
"Dia adalah rekan kami, dari kemitraan yang sangat penting, dan penting bagi kami untuk terlibat dengannya dan memperlakukannya sebagai mitra," imbuhnya.
Prabowo akan menerima pengarahan resmi di tempat lain di wilayah Washington DC pada Kamis karena Jakarta mempertimbangkan pembelian jet tempur yang juga menarik minat dari Moskow.
Mantan komandan pasukan khusus berusia 68 tahun itu telah lama menjadi tokoh kontroversial di Indonesia. Ia dituduh terlibat dalam kejahatan militer di tempat-tempat seperti Timor Timur yang membuatnya dicibir di kalangan pendukung hak asasi manusia.
Namun, sejak diangkat sebagai menteri pertahanan tahun lalu, Prabowo, yang menyangkal melakukan kesalahan juga menjadi tokoh kunci ketika pemerintahan Trump berupaya memperdalam hubungan pertahanan dengan Indonesia, negara mayoritas Muslim terbesar di dunia.
Amnesty International dan pendukung hak asasi lainnya mengutuk keputusan Departemen Luar Negeri AS untuk memberinya visa, setelah penolakan selama bertahun-tahun, termasuk ketika putra Prabowo lulus dari Universitas Boston.
Prabowo mengatakan kepada Reuters pada 2012 bahwa ia ditolak saat mengajukan visa AS karena tuduhan bahwa ia telah memicu kerusuhan yang menewaskan ratusan orang setelah penggulingan presiden Indonesia saat itu, Suharto, pada 1998.
"Keputusan Departemen Luar Negeri baru-baru ini untuk mencabut larangan Prabowo Subianto adalah kebalikan total dari kebijakan luar negeri AS yang telah berlangsung lama," kata Direktur Nasional Advokasi dan Hubungan Pemerintah Amnesty International AS, Joanne Lin.
Lin menyebut kunjungan Prabowo ke AS sebagai "bencana besar bagi hak asasi manusia di Indonesia".
Senator Patrick Leahy, penulis undang-undang yang melarang bantuan militer AS ke unit militer asing yang melanggar hak asasi manusia tanpa hukuman, mengutuk keputusan pemerintahan Trump dan mengatakan Prabowo "tidak memenuhi syarat untuk memasuki negara ini".
"Dengan memberikan visa kepada Menteri Pertahanan Prabowo, Presiden dan Menteri Luar Negeri sekali lagi telah menunjukkan bahwa bagi mereka hukum dan ketertiban adalah slogan kosong yang mengabaikan pentingnya keadilan," kata Leahy kepada Reuters.
Prabowo mendaftar di militer pada usia 19 tahun dan enam tahun kemudian bergabung dengan Kopassus, pasukan khusus Angkatan Darat. Ia memimpin Tim Mawar yang dituduh menculik aktivis mahasiswa yang terlibat dalam gerakan penggulingan Soeharto. Tiga belas aktivis sejak saat itu masih hilang.
Prabowo secara konsisten membantah keterlibatannya dalam setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk di Jakarta, Timor Timur, dan juga Papua Barat.
Tetap saja, dia telah menjadi pemain politik yang berpengaruh, yang telah berulang kali mencalonkan diri sebagai presiden dan bisa kembali mencalonkan diri pada tahun-tahun mendatang.
AS diperkirakan akan kembali memperingatkan Jakarta tentang pembelian senjata besar-besaran dari Moskow. Peringatan tersebut sering kali disuarakan AS kepada mitranya di seluruh dunia karena membeli jet tempur Rusia dapat memicu sanksi AS di bawah Undang-Undang Penentang Amerika Melalui Sanksi AS (CAATSA), kata para ahli.
"Kami meningkatkan risiko CAATSA dalam semua percakapan kami dengan Kementerian Pertahanan," kata pejabat AS itu.
Kementerian Pertahanan Indonesia menolak berkomentar tentang kunjungan Prabowo ke AS. Namun, seorang pejabat pemerintah Indonesia mengatakan melalui kunjungan itu, Indonesia ingin membuka "peta jalan" untuk mendapatkan jet tempur F35.
"Tetapi jujur kami tidak berharap banyak," kata pejabat Indonesia yang berbicara dengan syarat anonim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika