Rabu 21 Oct 2020 19:56 WIB

DPR Dukung Sikap Jokowi Tolak Proposal AS Daratkan P-8

AS dilaporkan meminta izin mendaratkan pesawat P-8 Poseidon di wilayah hukum RI.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Andri Saubani
 Pesawat pengintai P-8A Poseidon.  (EPA/Ali Haider)
Pesawat pengintai P-8A Poseidon. (EPA/Ali Haider)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Dave AKbarshah Fikarno Laksono senada dengan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menolak permintaan Amerika Serikat (AS) menjadikan Indonesia sebagai pangkalan militer. Menurutnya, Indonesia harus memiliki kedaulatan atas wilayahnya sendiri.

"Kalau misalnya Amerika atau negara lain mau membuka, siapa pun itu ya, membuka pangkalan militer dengan menempatkan personel, itu kan berarti mengekspos sistem pertahanan kita kepada negara asing, dan itu berbahaya," kata Dave kepada Republika, Rabu (21/10).

Baca Juga

Dave mengatakan, beda halnya jika tujuan kedatangan personel militer Amerika ke Indonesia adalah untuk pendidikan dan latihan bersama dan bukan mendirikan pangkalan militer. Menurutnya, sikap tegas tersebut semakin menguatkan sikap netral Indonesia yang tidak memihak negara manapun dalam konflik Laut Cina Selatan.

"Konflik Amerika dengan Cina berkaitan dengan Laut Cina Selatan atau pun dengan perdagangan atau apapun itu kita jangan sampai masuk ke dalam tengah itu. Jadi biar konflik itu biar mereka saja yang terlibat, jadi jangan kita yang masuik ke dalam pusaran itu," ujar politikus Partai Golkar tersebut.

"Kita jangan diatur oleh asing lah. kalau urusan dalam negeri kita yang mengatur, jadi jangan rumah tangga kita diatur oleh orang," tegasnya.

Dilansir dari Reuters, Selasa (20/10), diberitakan bahwa Indonesia menolak keinginan AS yang meminta agar pesawat pengawas maritim Poseidon-8 bisa mendarat di Indonesia. Dalam artikel itu juga disebutkan bahwa Pejabat AS dikabarkan gencar melakukan pendekatan agar bisa mendirikan pangkalan militer kepada Menteri Pertahanan RI dan Menteri Luar Negeri RI pada Juli dan Agustus lalu, sebelum akhirnya ditolak Presiden Joko Widodo.

Pesawat P-8 dinilai berperan penting bagi AS dalam memantau aktivitas militer China di Laut China Selatan, perairan yang kini diklaim oleh Beijing. Di lautan itu, China berebut klaim dengan Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam.

Indonesia sendiri, selama ini menegaskan bersikap tidak memihak terkait konflik di LCS. Indonesia tidak mau terjebak dalam rivalitas AS-China di LCS.

"Kami tidak mau terjebak dalam rivalitas itu. Indonesia ingin menunjukkan bahwa kami siap untuk bekerja sama," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dikutip Reuters.

 

photo
Peta klaim Laut China Selatan - (wikipedia)

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement