REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan fokus menata 400 desa di daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T) untuk terhubung jaringan internet pada 2021 untuk mendukung transformasi digital.

“Sekarang kita juga harus mengejar agar tidak boleh ada satu desa yang tidak terkoneksi internet,” kata Sri Mulyani dalam webinar peta jalan pemerintah menuju transformasi digital bidang ekonomi di Jakarta, Rabu (21/10). Menurut dia, infrastruktur digital saat ini menjadi salah satu infrastruktur dasar terutama ketika menghadapi pandemi COVID-19.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan dalam APBN 2021 salah satu prioritas adalah mendukung transformasi digital dengan pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) dengan alokasi anggaran mencapai Rp 29,6 triliun. Menkeu menjelaskan alokasi anggaran itu mewujudkan pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat.

Anggaran itu juga termasuk transfer ke daerah agar daerah hingga tingkat desa mampu membayar internet sehingga mereka bisa memanfaatkan koneksi untuk kebutuhan Puskesmas, sekolah, madrasah dan pesantren. Prioritas dalam ICT itu, kata dia, juga untuk mempercepat akses infrastruktur digital di lebih dari 12.500 desa di Indonesia.

Pemerintah, imbuhnya, juga menyiapkan peta jalan transformasi digital di sektor strategis seperti pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri dan penyiaran. Integrasi pusat data nasional, lanjut dia, juga dilakukan dengan Bappenas akan menjadi pusat data nasional.

Pemerintah juga menyiapkan SDM agar mampu memahami transformasi digital sehingga penyediaan infrastruktur digital itu tidak sia-sia.“Kita membutuhkan talenta digital kurang lebih sembilan juta orang untuk 15 tahun ke depan. Artinya perlu menyiapkan sektor pendidikan dan vokasi 600 ribu per tahun mulai dari sekarang,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika