REPUBLIKA.CO.ID, NICOSIA -- Yunani mendesak Uni Eropa (UE) untuk mempertimbangkan kembali serikat pabean dengan Turki, Rabu (21/10). Desakan itu muncul sebagai tanggapan atas eksplorasi gas yang berkelanjutan di daerah Mediterania oleh Ankara.
Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis meminta UE memberikan perhatian atas banyak pelanggaran yang dilakukan Turki atas kesepakatan serikat pabean UE-Turki. Serikat Pabean merupakan persetujuan antara negara untuk menghilangkan hambatan perdagangan yang berupa pengurangan atau peniadaan bea masuk.
"Tidak mungkin suatu negara, negara bagian ketiga, negara yang merupakan calon anggota UE, dibebaskan dari bea (bea cukai), untuk meraup keuntungan dari pasar bersama tetapi pada saat yang sama mengancam perbatasan timur UE," katanya.
Mitsotakis melakukan pertemuan dengan Presiden Siprus Nicos Anastasiades dan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi di Nicosia. Setelah pertemuan itu, dia mengatakan mereka semua setuju Ankara terang-terangan melanggar hukum internasional.
"Kepemimpinan Turki memiliki fantasi perilaku kekaisaran dengan perilaku agresif dari Suriah hingga Libya, Somalia hingga Siprus, dari Laut Aegea hingga Kaukasus,” kata Mitsotakis.
Penemuan gas dalam jumlah besar di lepas pantai Mesir dan Israel dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong negara-negara Mediterania mengklaim perairan untuk penelitian hidrokarbon di masa depan. Ketegangan antara sekutu NATO, Turki dan Yunani, mengenai batas-batas maritim telah muncul kembali sejak Agustus ketika Ankara mengirim kapal survei seismik ke daerah yang disengketakan.
Ankara juga telah mengirim kapal bor ke posisi di lepas pantai Siprus yang terpecah secara etnis. Upaya untuk mempertaruhkan klaim juga telah membawa pemain lain ke dalam pertarungan ketika Turki dan Libya menyepakati batas laut tahun lalu, sebuah pakta yang menurut Athena melanggar landas kontinennya.
Tahun ini Yunani menandatangani kesepakatan yang menguraikan batas maritim dengan Mesir. Langkah ini membuat marah Turki yang mengatakan itu melanggar batas wilayahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika