REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Legislator menilai klaim calon wali kota (cawalkot) Surabaya, Eri Cahyadi soal kawasan kumuh di Kota Surabaya, Jawa Timur, nol persen dalam debat perdana Pilkada 2020 yang digelar KPU pada Rabu (4/11) malam WIB, kurang tepat.

"Salah satu program mengatasi kawasan kumuh adalah perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu)," kata anggota Komisi D DPRD Surabaya, Ibnu Shobir di Kota Surabaya, Kamis (5/11).

Data 2019 menunjukkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperbaiki 1.090 rutilahu menggunakan dana APBD Surabaya. Pada 2020, juga direncanakan 463 rumah tak layak diperbaiki.

"Itu menunjukkan kawasan kumuh di 2020 tidak 0 persen karena belum tuntas semua terselesaikan," kata anggota Fraksi PKS DPRD Surabaya itu.

Eri Cahyadi yang diusung PDIP dan PSI, sebelumnya meyakini kekumuhan di Surabaya sudah nol berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Menurut Eri, parameter kumuh tidak hanya dilihat dari pandangan mata.

Faktanya, masih ratusan ribu meter persegi kawasan di Surabaya belum bebas dari kumuh. Dalam laman surabaya.go.id, disebutkan jika per 2019 kawasan kumuh di Surabaya mencapai 43,46 hektare. Jumlah seluas itu, tersebar di 21 kecamatan.

Kawasan kumuh bisa dijumpaidi belakang jalan-jalan protokol, masih banyak warga yang tinggal di rumah dengan kualitas yang buruk, baik dari sirkulasi, sanitasi, maupun pelayanan dasar lainnya. Contohnya di kawasan pemukiman Morokrembangan dan Sidotopo.

Bahkan, ada sejumlah warga yang tinggal di makam Pegirian. Mereka terpaksa seperti itu karena tidak punya tempat tinggal yang layak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika