Sementara menurut Kepala Dinas ESDM Jawa Barat, Bambang Rianto,  Pemprov Jabar menargetkan komposisi energi terbarukan sedikitnya 17 persen, dari minyak bumi sebanyaknya 30 persen, dari gas bumi sekurangnya 25 persen dan dari batubara sisanya. Serta, tersedianya penyediaan energi primer sebesar 51,98 juta setara ton minyak, dengan konsumsi energi perkapita sebesar 0,97 setara ton minyak dan elastisitas energi kurang dari 1.

"Kami pun menargetkan, terpenuhinya kapasitas pembangkit sebesar 22,59 Gigawatt dengan konsumsi energi perkapita sebesar 1.692,5 kilowatt jam dan rasio elektrifikasi mendekati 100 persen. Untuk mencapai target ini, kami membuat berbagai program," katanya.

Berikut, 12 Program yang dibuat Pemprov Jabar salam 2 tahun untuk capai target green energy:

1. Peningkatan kualitas data dan informasi dalam upaya penyusunan neraca energi jawa barat dalam pemutakhiran RUED;

2. Penyusunan produk hukum sektor energi dalam upaya peningkatan penggunaan energi terbarukan dan konservasi energi;

3. Pembentukan lembaga Komite Energi Daerah (KED) sebagai bagian dalam pengawasan pelaksanaan RUED;

4. Mendorong pembangunan Proyek Strategis Nasional berupa infrastruktur penyedia energi listrik yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Bayu di Sukabumi, Pembangkit Listrik Tenaga Surya terapung di Cirata, dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di Legok Nangka;

5. Mendorong pembangunan PLTS  Rooftop di kantor bangunan pemerintah, sekolah-sekolah, terminal, pasar dan fasilitas layanan publik lainnya;

6. Mendorong pembangunan PLTS Rooftop pada sektor Industri dan sektor komersil (pekantoran, mall, hotel, restaurant dan lainnya);

7. Mendorong pembangunan PLTS Rooftop dan instalasai biogas berbasis pesantren dan tempat publik lainnya;

8. Mendorong penggunaan motor dan mobil listrik khususnya untuk upaya pelayanan publik;

9. Mendorong penggunaan peralatan listrik berstandar di rumah tangga;

10. Sosialisasi peningkatan energi terbarukan dan konservasi energi pada pelajar di SMA;

11. Penyelenggaraan bimbingan teknis untuk stakeholder sektor energi;

12. Pelaksanaan audit energi pada bangunan kantor pemerintah.