REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyatakan, resesi ekonomi dapat mengarah pada depresi ekonomi jika pertumbuhan ekonomi masih negatif hingga 2021. Situasi itu akan mengarah pada gelombang kebangkrutan massal perusahaan di dalam negeri, maka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor masih akan terjadi dan menyumbang angka pengangguran serta kenaikan jumlah orang miskin baru.
Ia menyebutkan, terdapat beberapa dampak langsung resesi ke masyarakat. Di antaranya turunnya pendapatan di kelompok masyarakat menengah dan bawah secara signifikan.
"Akan ada orang miskin baru. Lalu desa akan jadi tempat migrasi pengangguran dari kawasan industri ke daerah-daerah karena gelombang PHK massal," ujar Bhima saat dihubungi Republika, Kamis (5/11).
Angkatan kerja baru, kata dia, semakin sulit bersaing karena lowongan kerja menurun. Sementara perusahaan dalam melakukan rekruitmen akan memprioritaskan karyawan lama yang sudah berpengalaman.
Masyarakat pun, lanjutnya, bakal cenderung berhemat membeli barang sekunder dan tersier. Fokus hanya pada barang kebutuhan pokok dan kesehatan.
"Konflik sosial di masyarakat bisa meningkat karena ketimpangan semakin lebar. Orang kaya bisa tetap survive selain karena aset masih cukup juga karena digitalisasi. Sementara kelas menengah rentan miskin tidak semua dapat melakukan WFH, disaat yang bersamaan pendapatan menurun," tuturnya.
Pemerintah, kata dia, bisa melakukan berbagai upaya demi mencegah resesi semakin dalam. Di antaranya dengan merombak total seluruh program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang pencairannya macet dan konsepnya bermasalah. Sebagai contoh kartu prakerja, subsidi bunga, dan penempatan dana pemerintah di perbankan.
"Lalu anggaran kesehatan tahun 2021 sebaiknya dinaikkan bukan malah dikurangi hingga -71 persen. Indonesia perlu mempersiapkan diri hadapi gelombang kedua Covid-19 dan biaya besar untuk distribusi vaksin," ujarnya.
Anggaran perlindungan sosial, menurut dia, perlu pila ditambah dan diperluas bagi kelas menengah rentan miskin. Anggaran yang ada saat ini dinilai masih relatif kecil karena secara total anggaran jaminan sosial berada dibawah 3 persen dari PDB.
"Bentuk anggaran perlindungan sosial yang lebih efektif adalah cash transfer karena langsung dibelanjakan untuk konsumsi. Jangan mengulang kesalahan kartu pra kerja dengan mekanisme yang berbelit-belit, dan timpang secara akses digital," tegasnya.
Kemudian, Bhima mengatakan, pemerintah perlu mempercepat program UMKM go digital. Jangan sampai yang menikmati bonanza digital yaitu barang-barang impor, disaat porsi UMKM yang masuk platform digital baru 13 persen.
"Reshuflle tim ekonomi mendesak untuk dilakukan segera, kontraksi ekonomi terjadi karena respon menteri yang kurang cepat, dan inkompeten. Reshuffle dibutuhkan sebagai penyegaran juga. Ganti dengan sosok profesional dan memiliki senses of crisis untuk percepat eksekusi stimulus PEN baik daam waktu 2 bulan terakhir maupun 2021," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika