REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berkomitmen mendukung program jangka panjang Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mempercepat kemandirian pangan nasional. Dukungan tersebut salah satunya dilakukan dengan mendorong gerakan diversifikasi pangan lestari secara masif, serta memperkuat percepatan ketahanan pangan nasional.
Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo mengatakan, dukungan ini merupakan apresiasi terhadap petani, serta bagian dari kontribusi nyata BKKBN terhadap sektor pangan, yang selama ini menjadi kunci atas terciptanya suasana keluarga bahagia, mandiri dan berkualitas.
"Ketika ada program Kementan tentang kemandirian pangan, kemudian ketahanan pangan yang tidak tergantung oleh daerah lain, sebetulnya itu sangat membantu keberhasilan program BKKBN, terutama untuk menurunkan stunting, dan juga untuk keluarga yang bahagia dan berkualitas," ujar Hasto, Senin (9/11), dalam siaran persnya.
Menurut Hasto, program Kementan merupakan program utama bagi keberlangsungan hidup manusia. Namun program ini baru bisa berjalan dengan baik apabila pemerintah dan masyarakat secara kontinyu sama-sama memperkuat sinergitas.
"Sebab bonus demografi yang ada bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kemampuan kemandirian pangan. Saya kira ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dilaksanakan. Kuncinya ada di sinergitas," katanya.
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dalam kesempatan yang sama menyebutkan, bahwa Indonesia memiliki dua kekuatan utama yang bisa dimanfaatkan secara baik. Keduanya adalah sumber daya alam dan jumlah penduduk yang besar.
"Pertanian adalah solusi paling utama bagi penduduk, karena memiliki lapangan kerja dan mendapat hasil yang langsung bisa dirasakan. Saya siap menggunakan infrastuktur BKKBN untuk membackup akselerasi pertanian yang ada," katanya.
Sejauh ini, Kementan memiliki tiga pendekatan dalam menjawab berbagai tantangan yang ada. Pertama adalah konsepsi yang harus semakin maju. Kedua kekuatan pertanian yang harus semakkn kokoh dan pertanian yang harus semakin modern.
"Kalau begitu intervensi sains, riset dan teknologi menjadi penting di kepala semua pejabat dan petani yang harus memiliki sebuah terobosan, dan negara harus menjadi pelopornya," katanya.
Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung, Bustanul Arifin menambahkan bahwa percepatan ketahanan pangan harus dilengkapi dengan tiga dimensi. Salah satunya mengenai ketersediaan produksi domestik dan impor.
"Kemudian harus ada aksesibilitas yang mencakup akses pangan daya beli dan utilisasi konsumsi pemanfaatan pangan," tutupnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika