REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mendorong desa-desa di wilayah setempat memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Emil mengatakan, BUMDes dapat dijadikan peluang besar untuk dimanfaatkan oleh masyarakat desa.
Emil juga meyakini, pengelolaan BUMDes yang benar bisa mendorong suatu desa lebih maju dan berkembang. Utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
"Keberadaan desa tidak lagi identik dengan sektor yang tertinggal. Diharapkan, desa punya kesempatan untuk menjadi pusat-pusat ekonomi yang tersebar dan tidak lagi terklaster. Seseorang tinggal di desa tidak lagi karena merasa terpaksa," kata Emil di Surabaya, Kamis (12/11).
Emil berpendapat, BUMDes bisa dijadikan inspirasi bagi para generasi muda desa. Apalagi, keberadaan BUMDes biasanya berdasarkan konsep yang menyepakati munculnya semangat gotong royong dalam sebuah wadah usaha dengan mengedepankan kesejahteraan bersama dan bukan keuntungan pribadi.
"Itulah semangat dari BUMDes. Kalau BUMDes semakin sejahtera maka masyarakat desanya juga sejahtera dan tidak bisa berjuang sendiri-sendiri. Berjuang harus bersama-sama. Harus ada wadah. Wadah yang profesional inilah yang diwujudkan dalam bentuk BUMDes semangatnya," ujarnya.
Emil mengungkapkan, sesuai data Desa Center Jatim per Mei 2019 - November 2020, jumlah BUMDes di Jatim mencapai 6.084 unit. Dari jumlah tersebut, jenis usaha yang mendominasi adalah jasa keuangan sebanyak 4.148 unit. Di urutan kedua adalah BUMDes yang bergerak di sektor perdagangan sebanyak 624 unit, peternakan 581 unit, dan toko 571 unit.
"Dan menyadari itu, maka Ibu Gubernur dan saya bersama-sama menaruh komitmen untuk bagaimana BUMDes ini menjadi pendorong agar desa bisa semakin sejahtera," kata Emil.
Emil akan mengupayakan dua hal penting dalam meningkatkan keberadaan seluruh BUMDes di Jatim. Keduanya adalah membangun aspek bisnis dan membangun aspek teknologi.
Untuk aspek bisnis, Emil menyatakan akan mencoba mengupayakan melalui program Klinik BUMDes dan Millenial Job Center (MJC). Sedang untuk aspek teknologi, dirinya akan berdiskusi dengan ITS Surabaya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Muhammad Yasin mengungkapkan, jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah setempat terus bertambah. Berdasarkan data yang dimilikinya, ada sekitar 6.080 BUMDes yang terdaftar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sayangnya, baru sebagian kecil BUMDes di Jatim masuk kategori maju. Jumlahnya sekitar 456 unit.
"Sebanyak 456 di antaranya masuk kategori maju, 2.270 berkembang, dan 3.354 pemula," ujar Yasin.
Yasin melanjutkan, dari keseluruhan BUMDes yang terdaftar, hampir separuhnya bergerak di sektor keuangan. Jumlahnya mencapai 4.000 unit. Sedangkan sisanya, bergerak di sektor peternakan, perdagangan, dan pariwisata.
Yasin mengaku, pihaknya terus berupaya menggerakkan BUMDes yang ada, agar bisa berkategori maju. Utamanya bagi BUMDes-BUMDes yang terdampak pandemi Covid-19.
"Berbagai terobosan dilakukan Pemprov untuk melindungi BUMDes. Di antaranya, dengan memberikan insentif hingga Rp50 juta bagi BUMDes," ujar Yasin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika