REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi tak setuju dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang mengusulkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi 7 persen. Ia berpandangan, PT 4 persen untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024 sudah tepat.
"PT persen baru satu kali diterapkan di pemilu. Nanti kita evaluasi secara bertahap atas kebijakan ini. Sirkulasi dan regenerasi berdemokrasi harus dibuka untuk menghasilkan sistem pemilu yang kuat dan berkualitas," ujar Viva, Jumat (13/11).
Ia menjelaskan, semakin tinggi PT akan menyebabkan semakin besar suara sah nasional tidak bisa di konversi menjadi kursi di parlemen. Juga berimplikasi dengan banyaknya partai yang tak lolos.
Penerapan PT berkaitan dengan aspek proporsionalitas atau derajat keterwakilan pemilu. Pemilu yang berkualitas, kata Viva, ditandai dengan semakin banyaknya pemilih yang terwakili alias suaranya terkonversi menjadi kursi.
"Partai politik peserta pemilu tidak lolos PT maka akan menjadi semakin besar suara yang terbuang (wasted votes). Hal ini menyebabkan pemilu semakin disproporsionalitas," ujar Viva.
PAN berpandangan, efektivitas dan stabilitas pemerintahan tidak berdasarkan jumlah partai politik. Namun, berdasarkan perbedaan ideologi politik dari partai yang lolos ke DPR.
Di samping itu, sistem multipartai di Indonesia saat ini adalah cerminan dari multikultural masyarakat Indonesia yang pluralis. Hal inilah yang harus diakomodasi secara politik di partai politik.
"Aspek proposionalitas sebagai syarat pemilu yang baik dan demokratis harus di jaga, tidak hanya sekedar pertimbangan karena kepentingan politik yang menutup udara bagi tumbuhnya partai politik baru," ujar Viva.
Meski begitu, PAN mengaku tak khawatir dengan berapapun besarnya ambang batas parlemen. Partai berlambang matahari itu mengaku siap menghadapi Pemilu 2024.
"Berapapun PT ditetapkan, PAN tidak khawatir atau merasa takut, PAN siap menghadapi pemilu 2024. PAN hanya ingin mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk berpolitik secara akal sehat," ujar Viva.
Ikuti Whatsapp Channel Republika