REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- TNI melihat perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 sebagai salah satu ancaman potensial bagi bangsa Indonesia. Itu karena, di dalamnya terdapat kerawanan akan timbulnya provokasi, agitasi, dan propaganda lewat penyebaran berita bohong yang berujung pada instabilitas nasional.
"Memungkinkan timbulnya provokasi, agitasi, dan propaganda melalui penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat menyebabkan instabilitas nasional," kata Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat (Danpusterad), Letjen Wisnoe Prasetija Boedi, dalam Pelaksanaan Sarasehan Pusterad dengan Media Massa TA 2020 di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (18/11).
Karena itu, menurut Wisnoe, pemberian edukasi dan proaktif mengajak masyarakat agar tetap cerdas dalam memanfaatkan media massa amat diperlukan saat ini. Dengan begitu, masyarakat akan lebih selektif dalam mengkonsumsi berita dan informasi yang diterima karena hal tersebut bisa menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa.
"Ancaman potensial terhadap bangsa Indonesia saat ini bencana alam non alam, narkoba, pornografi, dan radikal serta kerawanan pilkada serentak tahun 2020," jelas dia.
Wisnoe menyatakan, seluruh komponen bangsa berkewajiban untuk mengantisipasi berbagai ancaman yang terjadi terhadap bangsa saat ini. Dia mengatakan, TNI AD melalui unsur satuan komando wilayah rengan didukung media massa memiliki peran yang vital dalam melaksanakan pembinaan ketahanan masyarakat.
"Kegiatan binter yang berkolaborasi dengan media massa diharapkan dapat mengedukasi seluruh lapisan masyarakat sehingga terwujud ketahanan nasional yang tangguh," jelas dia.
Masih terkait Pilkada 2020, TNI menyatakan, siap mendukung Polri dalam melakukan pengamanan. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Letjen Achmad Riad, mengatakan, pihaknya hanya akan mendukung kinerja Polri dalam proses pengamanan Pilkada 2020.
"Seperti selama ini yang sudah kita laksanakan pada saat Pilpres. Nanti kebutuhan jumlah, Polri yang akan sampaikan. Yang jelas kita dukung untuk menciptakan keamanan," ungkap Riad saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (14/11) lalu.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan, tahapan pilkada serentak 2020 harus tetap dilanjutkan meskipun masa pandemi virus corona belum berakhir. Menurut dia, Pilkada sudah tidak dapat lagi ditunda karena setiap kepala daerah harus mendapat kepastian mengenai masa jabatannya.
"Kalau Pilkada ditunda, kan tidak mungkin Plt (Pelaksana tugas) terus," kata Mahfud di Aula Gubernuran Sumbar, Rabu (17/9).
Mahfud menyebut, bila Pilkada 2020 ditunda akan ada 270 kepala daerah di Indonesia dari tingkat provinsi serta kabupaten kota menghadapi ketidakjelasan. Sehingga hal ini menurut dia kurang baik dalam kepemimpinan daerah.
Mahfud menyebut, pemerintah pusat sudah memutuskan tahapan Pilkada terus berlanjut dengan syarat harus dilaksanakan dengan kebiasaan baru. Di mana semua tahapan Pilkada harus mengikuti protokol kesehatan. Supaya tahapan Pilkada tidak menjadi klaster baru penularan covid-19.
