REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, pembangunan persemaian benih dilakukan secara utuh sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu meliputi pembangunan fisik produksi bibit, didukung oleh kebijakan kelembagaan sebagai persemaian nasional bahkan internasional, manajemen persemaian, serta peningkatan sumber daya manusia ahli benih dan bibit tanaman kehutanan.
"Di setiap unit persemaian akan memproduksi bibit hingga di atas 10-15 juta pertahun dengan tanaman yang bernilai ekologis dan ekonomis sesuai arahan Presiden. Pembangunan persemaian dilakukan pada Januari tahun 2021 dan akan ditata manajemen perbenihan yang baik sesuai arahan Presiden," ujar Siti Nurbaya, dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/11).
Menteri Siti melanjutkan, kebijakan untuk membangun persemaian dilakukan dalam konsep yang utuh, meliputi pembangunan fisik produksi bibit, didukung oleh kebijakan kelembagaan sebagai persemaian nasional bahkan internasional, manajemen persemaian, serta peningkatan sumber daya manusia ahli benih dan bibit tanaman kehutanan.
Siti mengungkapkan, sejak tahun 2019 lalu, pemerintah melakukan langkah korektif dalam hal pemulihan lingkungan. Pusat-pusat persemaian dengan pola Kebun Bibit Rakyat, Kebun Bibit Desa dan Persemaian Permanen yang ada selama ini, masih sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan mengatasi kerusakan lingkungan. Hal tersebut juga mendasari pemerintah membangun persemaian skala besar di beberapa wilayah.
Selanjutnya, kata Siti Nurbaya, penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dengan dana APBN juga ditingkatkan dari 23.000 Ha rata-rata pertahun sampai dengan 2018, menjadi 230.000 Ha pada tahun 2019. Namun, dengan adanya Pandemi Covid-19 terdapat penyesuaian sehingga terlaksana 168.000 Ha atas dukungan APBN 2020 dan rehabilitasi kewajiban swasta pemegang ijin tambang.
Padat karya penanaman mangrove dalam rangka pemulihan ekonomi nasional juga dilakukan hingga seluas 16.000 Ha tahun 2020, sebelumnya penanaman mangrove hanya rata-rata dibawah 2.000 Ha pertahun. Presiden menegaskan pula untuk dapat dilaksanakan rehabilitasi mangrove seluas 630.000 Ha, dan diperintahkan kepada Menteri LHK untuk dibangun persemaian skala besar untuk mangrove setidaknya sebanyak 2 unit.
"Saya segera konsolidasikan jajaran KLHK untuk pembangunan Nursery Centre ini. Khusus di Rumpin akan kita kembangkan dari persemaian yang ada, yang dibangun dengan kerja sama Korea Selatan-Indonesia tahun 2008-2019, yang masih terbatas pada bobot teknik kultur jaringan dan kebun bibit percobaan, bukan skala produksi tapi hanya pada skala lab untuk pelatihan," papar Menteri Siti.
Menurut Menteri Siti, rencana Pusat Perbenihan dan Riset Hutan Tropika Rumpin ini akan menjadi pedoman teknis pembangunan paralel pada 5 (lima) persemaian modern lainnya di Indonesia. "Semua akan dibangun start 2021, diawali Rumpin pada bulan Januari kemudian menyusul paralel di 5 lokasi lainnya. Rancangan dan anggaran sudah ada, semua siap dilaksanakan dan akan disesuaikan dengan arahan Presiden," ungkap Menteri Siti.
Sebelumnya, Saat meninjau Pusat Sumber Benih dan Persemaian Rumpin di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/11), Jokowi berharap pembibitan sudah siap berproduksi pada 2021. "Hari ini saya sedang di Kabupaten Bogor, tepatnya di Rumpin. Ini adalah sebuah lokasi pembibitan yang ingin kita persiapkan. Kita harapkan nanti tahun depan, 2021, sudah selesai dan sudah berproduksi. Dari sini akan bisa diproduksi kurang lebih 16 juta bibit," ujar Jokowi.
Bibit-bibit yang diproduksi tersebut akan didistribusikan ke lokasi atau wilayah yang sering mengalami bencana banjir dan tanah longsor. Namun, selain fungsi ekologi, Jokowi juga berharap agar pusat perbenihan tersebut juga akan menanam tanaman-tanaman yang memiliki fungsi ekonomi.
"Tadi saya berpesan untuk pembibitan di Rumpin, Bogor, ini agar ditanam tanaman-tanaman yang punya fungsi ekologi maupun fungsi ekonomi. Karena ke depan kita ingin mengembangkan green economy," ucapnya.
Pusat perbenihan tersebut disiapkan di lahan seluas 159,58 hektare yang terdiri atas zona perbenihan, zona kelola masyarakat, zona diklat, dan zona koridor pengembangan usaha.
Pembangunan di areal tersebut akan menjadi permulaan dan percontohan bagi pengembangan serupa yang akan dilakukan di sejumlah lokasi lain seperti Danau Toba (Sumatera Utara), Mandalika (NTB), Labuan Bajo (NTT), dan Likupang (Sulawesi Utara).
Selain itu, pemerintah juga akan menyiapkan pembangunan lokasi pembibitan yang diperuntukkan bagi perbaikan hutan mangrove. "Kita sudah merencanakan akan kita kerjakan kurang lebih 630 ribu hektare mangrove sehingga itu juga butuh lokasi pembibitan yang juga akan kita siapkan," jelasnya.
Dalam kunjungan ini, Jokowi melakukan peninjauan laboratorium kultur jaringan yang ada di lokasi tersebut serta meninjau kebun pangkas, shading house dan propagation house.
Tidak jauh dari Pusat Sumber Benih dan Persemaian Rumpin, Presiden kemudian meninjau lokasi rencana pembangunan Pusat Perbenihan dan Riset Hutan Tropika Internasional.
Hadir mendampingi Presiden dalam acara peninjauan tersebut yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Hudoyo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika