Rabu 02 Dec 2020 18:08 WIB

Kementan Berharap Produktivitas Sawit 7 Ton per Hektare

Rata-rata produktivitas sawit saat ini hanya sekitar 3,6 - 4 ton perhektar

Rep: Dedy Darmawan Nasution / Red: Hiru Muhammad
Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan peremajaan kelapa sawit di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi pada Senin (10/9).
Foto: Republika/Adinda Pryanka
Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan peremajaan kelapa sawit di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi pada Senin (10/9).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Pertanian, berharap produktivitas kelapa sawit nasional bisa naik mencapai 6-7 ton per hektare (ha). Kenaikan produktivitas salah satunya dilakukan dengan upaya peremajaan sawit rakyat (PSR). Namun, PSR sejak 2017 lalu tak pernah mencapai target.

Direktur Jenderal Perkebunan, Kementan, Kasdi Subagyono, mengatakan, rata-rata produktivitas sawit saat ini hanya sekitar 3,6 - 4 ton per ha. Menurutnya, kenaikan mencapai 6-7 ton per ha sesuai dengan potensi yang ada.

"Oleh karena itu, perlu dukungan berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan pembiayaan pada program replanting yang didanai oleh BPDPKS demi memperbaiki perkebunan rakyat," kata Kasdi dalam dalam  Indonesia Palm Oil Conference 2020, Rabu (2/12).

Hanya saja, ia mengakui, program PSR sejak tahun 2017 tidak pernah mencapai target. Pada 2017, dari target 20.780 ha, realisasi hanya mencapai 13.206 ha. Memasuki 2018, target dinaikkan mencapai 185 ribu ha namun realisasi hanya 35.195 ha.

Tahun 2019 lalu, dari target 180 ribu ha, realisasinya mencapai 88.339 ha. Adapun tahun ini, PSR ditargetkan seluas 180 ribu ha, namun realiasi hingga akhir Oktober 2020 baru mencapai 67.018 ha. Adapun dana yang dianggarkan untuk PSR tahun ini oleh BPDPKS mencapai sebesar Rp 1,8 triliun.

Kasdi mengatakan,  dalam pelaksanaan program peremajaan, diharapkan perusahaan kelapa sawit bersama dengan pemerintah daerah tidak hanya memberikan bimbingan teknis dan dukungan sesuai dengan praktek pertanian yang baik kepada petani.

Namun, perlu ada kelembagaan, sehingga dapat melakukan program replanting secara mandiri. Selain itu, juga perlu dicarikan solusi bagi petani kecil bila terjadi masalah, termasuk menjadi penjamin pembiayaan kredit.

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement