REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) akan menolak visa untuk warga China yang terlibat dalam operasi luar negeri yang melibatkan aksi kekerasan dan intimidasi. Pembatasan visa tersebut akan diterapkan pada pejabat Partai Komunis China atau siapapun yang berpartisipasi dalam propaganda atau kegiatan di bawah United Front Work Department (UFWD) Partai Komunis China. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo.
UFWD selama ini terlibat dalam usaha untuk menekan orang-orang di luar perbatasan China. Sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Uighur dan Tibet.
Menlu Pompeo mengumumkan batasan baru ini mencakup mengungkapkan informasi pribadi tentang para pengkritik di dunia maya dan keluarga mereka."Tindakan ini untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang bertanggung jawab atas tindakan melanggar peraturan internasional tidak diterima di Amerika Serikat," ujar Mike Pompeio, dikutip dari AP, Sabtu (5/12).
Warga negara China akan ditolak visanya oleh otoritas AS jika mereka terlibat dalam kegiatan UFWD dengan menggunakan cara kekerasan, ancaman atau cara lain untuk menekan komunitas Tionghoa di perantauan, akademisi atau kelompok masyarakat sipil di AS atau di tempat lain. “PKC narasi otoriter dan preferensi kebijakan, "kata Departemen Luar Negeri dalam pernyataan terpisah tentang tindakan tersebut.
Belum jelas berapa banyak orang yang berpotensi dicakup oleh pembatasan baruini. Kebijakan tersebut dilakukan bersamaan dengan rencana untuk memberlakukan batasan waktu baru pada visa untuk anggota Partai Komunis China dan keluarga mereka, memotong waktu berlakunya dokumen perjalanan dari 10 tahun menjadi satu bulan.
China menanggapi pembatasan tersebut dengan menuduh pemerintah AS melakukan 'peningkatan penindasan politik'. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Hua Chunying mengatakan Kamis bahwa pembatasan perjalanan 'sama sekali tidak konsisten dengan kepentingan AS sendiri' dan akan merusak citra global Amerika Serikat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika