REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perdagangan Republik Indonesia Agus Suparmanto menegaskan, pentingnya integrasi dan digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bagi kondisi perekonomian para Ekonomi yang tergabung dalam Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC). Hal tersebut ditekankannya, saat memberikan sambutan bertemakan 'Industrial Chain Cooperation' secara virtual dalam APEC Small and Medium Enterprises (SME) Business Forum, Senin (14/12).
APEC SME Business Forum digelar pada 13 sampai 15 Desember 2020 di Shenzen, China, secara hybrid. Pertemuan tersebut bertujuan mempromosikan ketahanan dan keberlanjutan UMKM di kawasan Asia Pasifik, sekaligus memperingati 40 tahun terbentuknya Zona Ekonomi Khusus Shenzhen.
“Peran UMKM pada Ekonomi APEC semakin signifikan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan perdagangan, kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan inovasi. Mendorong partisipasi UMKM APEC di pasar regional dan global telah menjadi agenda prioritas APEC sejak arahan kepala pemerintahan ekonomi APEC pada 2015 untuk mengadopsi Agenda Aksi Boracay untuk globalisasi UMKM,” jelas Mendag.
Menurutnya, pada masa pandemi Covid-19, UMKM mendapat gempuran yang keras dari guncangan ekonomi akibat tindakan pencegahan penyebaran virus. Maka para ekonomi APEC tengah mengintensifkan upaya menuju ketahanan dan kemakmuran di kawasan, dengan semangat tidak ada ekonomi yang tertinggal.
Ia juga mengungkapkan, Indonesia pun terus berupaya memajukan UMKM dan menegaskan pentingnya kerja sama rantai industri dengan UMKM. Melalui kolaborasi dan kerja sama erat dengan sektor swasta, pemerintah Indonesia berupaya menjaga keberlanjutan UMKM dengan cara memasukan pemberdayaan UMKM sebagai prioritas nasional dalam lingkup industri 4.0.
Sekaligus membantu memberikan sarana perdagangan untuk mempromosikan produk dengan menyusun program penguatan daya saing UMKM. Hal itu berisi dukungan dan fasilitasi akses keuangan, akses sumber bahan baku dan bahan setengah jadi, teknologi dan infrastruktur produksi, serta peningkatan sumber daya manusia dan kapasitas produk UMKM.
“Keberlanjutan UMKM juga ditunjang dengan meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya pemanfaatan produk dalam negeri melalui kegiatan kampanye dan sosialisasi. Selain itu, juga dengan membina promosi produk UMKM yang lebih luas dan membantu penetrasi pasar ritel, pasar daring, atau platform digital lainnya,” lanjut dia.
Mendag Agus menekankan, kerja sama rantai industri merupakan upaya mendorong integrasi ekonomi yang tangguh di kawasan. Melalui dukungan dan kolaborasi dari pemerintah dan bantuan dari perusahaan berskala besar, UMKM akan sepenuhnya memainkan peran mereka sebagai mesin pertumbuhan dan mempercepat pemulihan ekonomi.
“Sejalan upaya besar kami untuk beradaptasi dan mendapatkan manfaat dari ekonomi digital dan industri 4.0. Indonesia percaya pendalaman keterlibatan UMKM juga akan memastikanpertumbuhan ekonomi yang berdampak pada masyarakat," jelas Agus.
Perlu diketahui, APEC merupakan forum kerja sama 21 ekonomi di lingkar Samudra Pasifik. Kegiatan utama APEC meliputi kerja sama perdagangan, investasi, serta kerja sama ekonomi lainnya untuk mendorong pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan di kawasan Asia-Pasifik.
Ekonomi anggota APEC terdiri dari Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Kanada, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Papua Nugini, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam. Kerja sama APEC bersifat nonpolitis dan keputusan-keputusan yang dihasilkan sering kali tidak bersifat mengikat.
Pada 2019, anggota Ekonomi APEC mewakili 39 persen penduduk dunia atau 2,9 miliar jiwa, 47 persen perdagangan global atau 22 triliun dolar AS, serta 60 persen dari total riil GDP dunia atau 48 triliun dolar AS. Secara nilai, ekspor perdagangan Indonesia dengan kawasan APEC menunjukkan penurunan pada 2019.
Total nilai ekspor Indonesia pada 2019 ke anggota APEC tercatat sebesar 125,1 miliar dolar AS. Angka itu dibandingkan 2018 yang sebesar 129,2 miliar dolar AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika