REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah tokoh Konghucu Indonesia menyambut baik dan memberikan apresasi atas dipilih dan dilantiknya Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut sebagai Menteri Agama (Menag) menggantikan Fachrul Razi.
Ketua Umum Generasi Muda Konghucu Indonesia (Gemaku) Kristan mengatakan, kehadiran Gus Yaqut menjadi menteri agama adalah sebuah oase kegembiraan dan harapan baru.
"Gus Yaqut diharapkan membawa angin segar bagi umat Konghucu, selama ini belum ada direktorat yang mengurus umat Konghucu di Kemenag, ditambah kisruh soal kelenteng yang ada di Indonesia, terakhir kasus kelenteng Tuban, ini pekerjaan rumah yang wajib segera dibenahi," ujarnya, Rabu (23/12).
Kristan mengatakan Gus Yaqut adalah sosok yang dikenal plural, tegas, berani, dan diterima semua kalangan lintas agama. Ia juga menilai Gus Yaqut sebagai sosok yang tepat untuk diberikan tugas menjaga keharmonisan moderasi beragama di Indonesia yang sudah menjadi tagline Kementerian Agama.
"Memang suara kami bagai setetes gerimis di atas atap yang kadang tak terdengar dan terasakan. Namun, semoga dengan prinsip Gus Yaqut yang selalu membela yang lemah seperti Gus Dur, kami berharap Gus Yaqut mendengar, merasakan empatinya," ujarnya.
Ia berharap Gus Yaqut amanah menjalankan tugas, bekerja ekstra menjaga kepercayaan rakyat dengan kerja nyata dalam mengawal keberagaman negeri, mengayomi seluruh elemen bangsa, dan keyakinan anak bangsa tanpa terkecuali. Tokoh Khonghucu dari Klenteng Kwan Sing Bio Tuban, Jawa Timur, Alim Sugiantoro, juga menyampaikan apresiasinya atas dilantiknya Gus Yaqut.
"Kami menilai Gus Yaqut sosok yang paling tepat duduk sebagai menteri agama, ia dekat dengan banyak kalangan, hingga mampu merangkul banyak pihak yang terdiri dari berbagai perbedaan," ucap Alim.
Kristan juga berharap di bawah pimpinan Gus Yaqut, toleransi dan kedamaian antarumat beragama bisa tercipta. Alim juga ikut mendukung dan mendorong segera dibentuknya Direktorat Jenderal Khonghucu di Kementerian Agama agar menjadi keseimbangan dan merata dalam konteks pengambilan kebijakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika