REPUBLIKA.CO.ID, SOLO - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo meresmikan operasional moda transportasi umum Batik Solo Trans (BST) koridor 1 dan 2 di Balai Kota Solo, Selasa (29/12). Operasional tersebut menggunakan skema pembelian layanan (buy the service) melalui layanan TEMAN Bus (Transportasi Ekonomis, Mudah, Andal dan Nyaman) yang bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Dengan demikian, kini Pemkot Solo telah mengoperasionalkan empat koridor BST dengan skema buy the service. Sebelumnya, operasional koridor 3 dan 4 telah diresmikan pada awal Juli 2020. Buy the Service adalah sistem pembelian pelayanan oleh pemerintah kepada pihak operator angkutan umum
Koridor 1 melayani rute Bandara Adi Soemarmo- Terminal Palur, Koridor 2 melayani rute Terminal Kerten- Terminal Palur. Kemudian Koridor 3 melayani rute Terminal Kartosuro-Tugu Cembengan, dan Koridor 4 melayani rute Terminal Kartasura-Terminal Palur via Terminal Tirtonadi.
Totalnya ada 90 armada Batik Solo Trans yang melayani masyarakat pada empat koridor tersebut. Penumpang dapat menikmati perjalanan dengan BST secara gratis sampai diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang tarif angkutan massal dengan skema buy the service.
Direktur Angkutan Jalan dan Multimoda, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Ahmad Yani, mengatakan, pada acara peresmian dua koridor tersebut sekaligus meresmikan perlengkapan di haltenya berupa public transport information system (PTIS). Dengan PTIS, nantinya setiap penumpang akan tahu waktu kedatangan bus di halte yang ditempati.
"Artinya penumpang tidak perlu menumpuk di halte. Tarifnya masih gratis, karena PP belum selesai jadi tidak bisa menarik tarif," kata Ahmad Yani kepada wartawan seusai acara peresmian.
Menurutnya, PTIS sudah bukan hal baru. Sistem tersebut untuk memudahkan masyarakat dalam memilih alternatif transportasi supaya lebih cepat dan efisien sampai tujuan.
Solo menjadi salah satu kota percontohan operasional angkutan massal berskema buy the service. Empat kota lainnya yakni, Palembang, Bali, Medan dan Yogyakarta. Tahun depan, akan ada penambahan 11 kota lain yang menerapkan skema buy the service. Kemenhub menyiapkan anggaran senilai Rp 500 miliar untuk operasional buy the service di 16 kota.
"Kalau tidak ada intervensi pemerintah di public transport, khususnya pemerintah pusat, maka ke depan mungkin kita tidak bisa melihat lagi angkutan umum. Akan hilang karena butuh kerja investasi dan kesinambungan," imbuhnya.
Dia menambahkan, terkait tarif nantinya Kemenhub akan berdiskusi dengan Pemkot. Besaran tarif mengikuti kemampuan tingkat membayar masyarakat Kota Solo.
"Mengenai usulan gratis, kami tetap usulkan ada tarif karena masyarakat harus diajarkan untuk memelihara. Tetapi bisa saja gratis karena disubsidi Pemerintah Daerah," ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, mengatakan, dengan peremian operasional BST koridor 1 dan 2 targetnya dapat mengurai kemacetan, menurunkan polusi, serta menurunkan angka kecelakaan.
"Harapan saya, karena ini diatur dalam undang-undang, pemerintah wajib menyediakan angkutan umum yang tepat waktu, efektif, murah, aman, nyaman," ucap Wali Kota.