REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berharap kegiatan pembatasan aktivitas masyarakat dan pelarangan masuknya warga negara asing (WNA), dapat menurunkan kurva Covid-19 dalam dua pekan ke depan. Pemerintah menerapkan serangkaian kebijakan pembatasan pada awal tahun ini.
"Presiden berharap bahwa kegiatan-kegiatan ini diharapkan dalam dua minggu kita bisa menekan kurva daripada tingkat kematian dan juga tingkat penularan," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (11/1).
Pemerintah menerapkan pembatasan aktivitas masyarakat pada 11-25 Januari 2021. Selain itu, pemerintah juga memperpanjang larangan WNA masuk ke Tanah Air dari 1-14 Januari 2021 menjadi hingga 28 Januari 2021, hingga mendorong operasi yustisi.
Airlangga mengatakan, diharapkan dengan adanya penerapan tersebut, ditambah adanya kedisiplinan masyarakat menjaga keluarga, menjaga diri sendiri dan menjaga masyarakat serta patuh terhadap protokol kesehatan 3M, maka penurunan kurva dapat terealisasi.
Menteri Dalam Negeri sendiri telah mengeluaran instruksi Nomor 1 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan yang ditujukan kepada kepala daerah. Instruksi tersebut telah ditindaklanjuti oleh tujuh provinsi yang wilayahnya memenuhi persyaratan dilakukan pembatasan aktivitas masyarakat.
Adapun, Airlangga menegaskan pembatasan aktivitas ini bukan pelarangan kegiatan. Dia menyontohkan, masyarakat masih dapat melakukan berbagai kegiatan seperti berolahraga, bersepeda, namun tidak boleh berkerumun.
"Misalnya bersepeda. Bersepeda itu tidak dilarang, tapi setelah bersepeda itu kerumunannya yang dilarang," kata Airlangga.
Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kepala Protokol Negara Indonesia Andy Rachmianto mengatakan, virus corona varian baru sudah mulai mendekati Indonesia. Karena itu Kemlu akan mempertimbangkan kembali kedatangan warga negara Indonesia (WNI) dan WNA masuk ke Indonesia.
"Mulai muncul varian baru dari Inggris, saya juga dengar ada dari Afrika Selatan, konon yang terjadi di Jepang dari Brasil, jadi varian baru sudah berada di sekitar kawasan," kata Andy dalam pertemuan virtual dengan media, Senin (11/10.
"Karena itu pemerintah meninjau kembali kebijakan kedatangan WNI dan warga WNA dari luar negeri ke Indonesia di masa setelah ditemukannya varian baru," tambahnya.
Andy mengatakan, selama 2021 Perlindungan WNI di Luar Negeri Kemlu memiliki tiga prioritas utama. Pertama menguatkan infrastruktur perlindungan WNI di luar negeri. Kedua perlindungan anak buah kapal (ABK) asal Indonesia yang bekerja di kapal asing.
"Yang ketiga, yaitu penguatan dan integrasi basis data WNI di luar negeri, jadi data ini juga fokus dari perhatian kami di Perlindungan WNI pada tahun 2021," kata Andy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika