REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajak Pemerintah Qatar meningkatkan kerja sama ekonomi dan investasi dengan Pemerintah RI. Wapres mengatakan, Indonesia saat ini sedang mengembangkan berbagai kawasan ekonomi khusus, salah satunya industri halal.
"Karena itu, kami juga mengajak Pemerintah Qatar untuk berinvestasi ke Indonesia dan kami sangat terbuka," ujar Ma'ruf saat menerima Dubes Qatar untuk Indonesia Fawziya Edress Salman melalui konferensi video, Selasa (12/1).
Ia juga menjelaskan kepada Duta Besar Qatar jika potensi industri halal di Indonesia sangat besar. Karena itu, Pemerintah saat ini terbuka bagi negara-negara lain yang ingin berinvestasi ke Indonesia.
"Jadi sekaligus kami ingin mengajak untuk mempererat hubungan dan kerja sama ekonomi dan investasi," ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Ma'ruf juga menerima menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Qatar atas bantuan pembangunan yang diberikan kepada Universitas Islam Nusantara. Ma'ruf mengatakan, bantuan tersebut memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan pendidikan maupun dalam penguatan hubungan bilateral antara Qatar dan Indonesia
Apalagi Universitas Islam Nusantara juga perguruan tinggi yang nantinya mencetak tokoh tokoh perubahan dan memiliki ilmu pengetahuan.
"Saya harap keunggulan Qatar juga bisa di didistribusikan ke Indonesia melalui Uninus, jadi tidak hanya membantu finansial pembangunan tetapi juga diharapkan Qatar tetapi juga memberikan bantuan asistensi dalam rangka kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama sains dan teknologi," katanya
Dubes Qatar Fawziya menyambut baik ajakan Pemerintah RI terkait kerja sama di berbagai sektor mulai pendidikan, kebudayaan hingga investasi. Ajakan ini kata Fawziya, akan diteruskan kepada Pemerintah Qatar.
"Segala hal yg ditawarkan kami akan terima semuanya untuk bisa ditindaklanjuti Kedutaan kami dan kami teruskan ke Pemerintah Qatar agar terjadi percepatan, tidak hanya sekadar-seluruh investasi Insya Allah, apa invest yang diinginkan, kami siapkan," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika