REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menilai Peta jalan Pendidikan (PJP) yang disusun masih belum memberikan perhatian yang cukup pada peningkatan kompetensi guru. Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi mengatakan guru masih belum dijadikan prioritas di dalam PJP.

Bukan saja terkait guru yang sudah mengajar, namun dari awal pendidikan untuk guru. Mestinya, PJP mempersiapkan guru sejak mereka mengikuti pendidikan guru di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).

"Di dalam PJP ini, guru hanya tempelan, bukan menjadi priority. Kalau itu tidak serius, maka mutu pendidikan kita tidak akan sampai pada apa yang kita inginkan," kata Unifah dalam paparannya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) virtual bersama Komisi X, Selasa (19/1).

Ia juga mengatakan, pemerintah melakukan perbandingan pendidikan antarnegara namun hanya melihat dari sisi output-nya saja. Menurut Unifah, tidak tepat jika pemerintah hanya membandingkan hasil pendidikan nasional dengan negara lain.

Unifah mengatakan, hal yang perlu dibandingkan adalah kebijakan pendidikannya. Di dalam kebijakan tersebut, termasuk pengelolaan dan peningkatan kualitas guru. Ia menuturkan, jika secara kebijakan diperbaiki maka output pendidikan nantinya juga akan mendapatkan hasil yang baik.

"Kalau sekarang kita bicara benchmark Finlandia, Jerman, dan katakanlah Singapura, kita tidak pernah mem-benchmark kebijakan yang dilakukan," kata dia menambahkan.

Padahal, kata dia, transformasi pendidikan tidak pernah terlepas dari kebijakan pemikiran. Unifah menilai, dengan memikirkan hasilnya saja, Indonesia akan terjebak pada keinginan untuk melompat ke masa depan tanpa mengukur capaiannya di masa lalu.

"Bahwa, kualitas pendidikan tidak akan melebihi kualitas guru, dan kualitas guru tergantung pada policy-nya," kata Unifah menegaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika