REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Kabupaten Tasikmalaya menjadi daerah yang masyarakatnya paling tidak patuh dalam memakai masker di Jawa Barat (Jabar). Dari 27 kabupaten/kota di Jabar, Kabupaten Tasikmalaya menempati urutan terakhir terkait urusan itu.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tasikmalaya, Iwan Ridwan mengatakan, pihaknya selalu melakukan operasi penerapan protokol kesehatan (prokes) sejak Maret 2020, ketika awal pandemi Covid-19 terjadi. Selain melakukan penegakkan aturan, pihaknya juga melakukan edukasi dan sosialisasi, temasuk membagikan masker kepada masyarakat.
Namun, ia menilai tingkat kesadaran masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya dalam menerapkan prokes masih rendah. "Masyarakat takutnya kalau ada razia. Mereka bukan takut virus, tapi takutnya kalau ada Satpol PP, Kodim, Polres, baru dipakai maskernya," kata dia, Rabu (20/1).
Menurut dia, untuk mengubah kebiasaan masyarakat tak cukup hanya petugas operasi yang turun ke lapangan. Lebih dari itu, semua pihak harus ikut melakukan sosialisasi dam edukasi kepada masyarakat."Kalau semua bergerak, saya kira ini selesai," kata Iwan.
Tingkat kepatuhan masyarakat yang rendah di Kabupaten Tasikmalaya dalam memakai masker membuat Gubernur Jabar Ridwan Kamil turun langsung memantau penerapan prokes di daerah itu. Pada Rabu siang, orang nomor satu di Jabar itu memantau penerapan prokes di Alun-Alun Singaparna dan Pasar Singaparna. Hasilnya, masih banyak masyarakat yang kedapatan tak memakai masker.
"Kalau kita lihat di Alun-Alun ini kepatuhan relatif tinggi, meski masih ada yang kendor," kata dia, Rabu.
Emil --sapaan Ridwan Kamil-- mengingatkan pemerintah setempat juga harus melakukan pemantauan penerapan prokes ke desa-desa. Sebab, karakter Kabupaten Tasikmalaya mayoritas adalah perdesaan.
Ia juga meminta sosok pimpinan di Kabupaten Tasikmalaya untuk turun ke lapangan dalam penanganan Covid-19. Menurut dia, pemimpin harus melihat langsung dan menyemangati masyarakat yang menghadapi pandemi Covid-19. Tak bisa hanya sekadar melakukan rapat. "Pak Sekda dan Pak Bupati tak bisa hanya modal rapat saja, harus turun ke lapangan. Kalau dibilang capek, semua orang juga capek. Apalagi kita yang mengambil keputusan," kata dia.
Namun, Emil menambahkan, itu merupakan risiko jabatan seorang pimpinan. Menurut dia, seorang pimpinan harus jadi teladan bagi masyarakatnya.
