REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tidak mempermasalahkan bila ada menteri yang tidak terbuka kepada publik saat terkonfirmasi positif Covid-19. Menurut Moeldoko, dengan kegiatan menteri yang selama pandemi tidak menghadiri acara-acara publik, pelacakan pun bisa dilakukan dengan lebih mudah. Karenanya, saat seorang pejabat diketahui positif, ujar Moeldoko, tidak masalah bila informasi tersebut hanya diketahui orang-orang terdekat. 

"Yang jelas kita tidak dalam konteks Covid ini, tidak pernah masuk dalam area publik yang sangat besar ya. Sehingga, kalau terjadi di menteri, ya cukup beberapa orang yang tahu. Setelah itu, ada langkah tindakan kesehatan yang harus dijalankan," kata Moeldoko di kantornya, Kamis (21/1). 

Konteks keterbukaan kepada publik, ujar Moeldoko, akan berbeda apabila si pejabat memang diduga terinfeksi di tengah keramaian orang. Bila hal itu terjadi, keterbukaan diperlukan dengan kepentingan pelacakan atau tracing dan pengetesan atau testing. 

"Jadi, saya pikir, ini sudah saya jelaskan bahwa kami para menteri ini memiliki tugas yang relatif mudah, sangat mudah dikenali dengan baik. Kita punya intsrumen kesehatan yang bisa setiap saat diberi tahu untuk melakukan tracing dan seterusnya, dan mudah dikontrol," katanya. 

Diberitakan sebelumnya, masyarakat luas baru tahu bahwa ternyata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto adalah penyintas Covid-19. Airlangga sendiri tidak pernah secara terbuka jujur menyampaikan kondisi kesehatannya saat didiagnosis positif Covid-19. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika