Selasa 02 Feb 2021 14:35 WIB

Di Bawah AHY, DPD dan DPC Dimintai Setoran ke DPP

Senior Partai Demokrat sering terima keluhan dari bawah sejak era AHY.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Indira Rezkisari
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjalan usai memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2/2021). AHY menyampaikan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, di mana gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.
Foto: ANTARA/Muhammad Adimaja
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjalan usai memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2/2021). AHY menyampaikan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, di mana gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pendiri dan para senior Partai Demokrat menggelar konferensi pers merespons pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Salah satu senior Partai Demokrat yang hadir, Ahmad Yahya, mengatakan para pendiri dan senior Partai Demokrat menerima sejumlah keluhan dari kepemimpinan AHY.

Salah satu keluhan dari DPD dan DPC adalah permintaan iuran oleh DPP Partai Demokrat. Permintaan tersebut baru terjadi di bawah kepemimpinan AHY.

Baca Juga

"Kami selaku para pendiri dan senior Partai Demokrat menerima aduan bahwa DPP meminta dan memungut iuran dari setiap fraksi di DPD dan fraksi di DPC, sehingga menjadi dan menambah beban Partai Demokrat di daerah. Di mana hal tersebut tidak pernah terjadi pada kepemimpinan ketua umum sebelumnya," kata Yahya saat ditemui di Kuningan, Jakarta, Selasa (2/2).

Selain itu Yahya menilai DPP Partai Demokrat telah mencederai janjinya sendiri dalam pelaksanaan pilkada baru-baru ini. Ia menuturkan, biaya operasional pilkada 50 persen yang dijanjikan tidak dilaksanakan.

"Sehingga mesin partai dalam mendukung pasangan tidak jalan atau tidak maksimal," ujar mantan ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah itu.

Ia juga menjelaskan sebelumnya proses penentuan pasangan calon kepala daerah di provinsi/kabupaten/kota yang diusulkan oleh Partai Demokrat pada kepemimpinan ketua umum sebelumnya diserahkan penuh kepada pengurus DPD dan DPC di daerahnya masing-masing. Namun setelah kepemimpinan tersebut di atas sepenuhnya ditarik ke DPP dan tidak memperhatikan usulan/aspirasi daerah khususnya daerah kabupaten/kota

"Kader Partai Demokrat menginginkan adanya perubahan yang lebih baik ke depan menjadi partai besar," ucapnya. "Kesan negatif bahwa Partai Demokrat sebagai partai ekslusif dan milik keluarga harus dihilangkan," sambung dia.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement