REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR mengintruksikan seluruh anggota dewan mereka memotong gaji untuk membantu korban bencana. Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengatakan, kebijakan ini berlaku untuk anggota dewan dari pusat di DPR hingga ke daerah di DPRD.
Hasil pemotongan gaji anggota dewan PKS akan dikumpulkan untuk membantu korban terdampak bencana di sejumlah daerah di Indonesia. Jazuli menuturkan, pihaknya merasa bertanggungjawab untuk membantu korban terdampak bencana.
"Merasa bertanggungjawab untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, karena itu kami pimpinan fraksi sepakat untuk mengambil keputusan seluruh anggota dewan dari pusat hingga daerah kita minta dipotong gajinya," ujar Jazuli di Ruang Fraksi PKS, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/2).
Ia menambahkan, anggota dewan dari Fraksi PKS merasa rakyat telah memilih kader PKS untuk mewakili aspirasinya kepada pemerintah daerah dan pusat. "Anggota dewan sebagai wakil rakyat hadir di parlemen di tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten/kota atas suara rakyat. Maka anggota Fraksi PKS dari tingkat pusat hingga daerah itu harus selalu hadir dalam persoalan-persoalan rakyat," ujar Jazuli.
Fraksi PKS juga menanamkan prinsip bahwa menjadi anggota dewan bukan sesuatu yang harus dibanggakan dan disombongkan. Menurutnya, itu merupakan bentuk tanggung jawab dan amanah dari rakyat untuk kader partainya.
"Jabatan bagi kami adalah satu posisi yang bisa kita gunakan untuk menolong rakyat. Itu sebabnya ketika ada bencana, kita langsung secara kompak dan tidak ada yang protes seluruh anggota dewan memotong gajinya," ujar Jazuli.
Di samping itu, ia mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan koordinasinya dalam membantu korban. Pihaknya tak ingin, masyarakat yang menjadi korban bencana justru kesulitan dalam mendapatkan bantuan.
"Kami berharap melakukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemda, jangan masyarakat yang sudah tertimpa musibah itu mereka harus terkatung-katung nasibnya karena persoalan teknis koordinasi," ujar Jazuli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika