REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur menjamin pengurus di tingkatan cabang di daerah setempat tetap setia bersama Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meski diterpa isu kudeta di tingkat pusat.
"Kami tidak akan goyah sedikitpun. Pengurus dan kader di Jatim akan patuh dan loyal terhadap Mas AHY sebagai ketua umum kami," ujar Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim, Bayu Airlangga, Kamis (4/2).
Politikus muda tersebut menilai saat ini sosok AHY adalah figur yang bisa diterima tidak hanya oleh kader Demokrat. Tapi juga diterima oleh seluruh simpatisan maupun rakyat secara luas.
Terbukti pada Kongres V Partai Demokrat Maret 2020 yang telah memutuskan secara aklamasi AHY sebagai ketua umum. "Para pengurus partai khususnya DPC se-Jatim telah kontak saya. Mereka siap membuat pernyataan tetap setia terhadap Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Mas AHY," ucap menantu anggota Wantimpres RI Soekarwo tersebut.
Bagi Demokrat Jatim, kata Bayu, sosok AHY dipercaya mampu membawa kebesaran Partai Demokrat, terlebih sosoknya sebagai pemimpin masa depan yang ditunggu masyarakat Indonesia. "Kami berharap seluruh senior dan kader Partai Demokrat juga menghormati hasil kongres serta tetap menjaga keharmonisan di partai ini," kata wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim tersebut.
Sebelumnya, beredar isu adanya gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat, bahkan AHY telah berkirim surat ke Presiden Joko Widodo soal adanya dugaan keterlibatan pejabat penting negara dalam permasalahan tersebut. Pengiriman surat konfirmasi itu kata dia berawal dari kesaksian dan testimoni banyak pihak yang didapatkannya, tentang gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan.
AHY menjelaskan tentang gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional itu diketahui dari laporan dan aduan dari pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat, daerah maupun cabang. Gabungan dari pelaku gerakan itu kata dia terdiri dari 5 orang, 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi.
"Dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu. Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo," tutur AHY beberapa waktu lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika