Jumat 05 Feb 2021 15:31 WIB

Pemerintah Harusnya tak Campuri Internal Partai

Hubungan Moeldoko-Demokrat dinilai tak pantas jika masuk ranah internal.

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Indira Rezkisari
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko memberi keterangan pers di kediamannya kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021). Moeldoko membantah tudingan kudeta kepemimpinan Partai Demokrat di bawah Agus Harimurti Yudhyono (AHY) demi kepentingannya sebagai calon presiden pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang.
Foto: M RISYAL HIDAYAT/ANTARA
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko memberi keterangan pers di kediamannya kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021). Moeldoko membantah tudingan kudeta kepemimpinan Partai Demokrat di bawah Agus Harimurti Yudhyono (AHY) demi kepentingannya sebagai calon presiden pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor menyarankan Pemerintah agar tak ikut campur urusan internal suatu partai politik (parpol). Firman menyinggung Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang diduga terlibat aktif mengarahkan kader partai Demokrat.

Firman mengkritisi kedekatan yang dijalani Moeldoko dengan partai Demokrat. Menurutnya, kedekatan itu cenderung malah mempengaruhi internal Demokrat.

Baca Juga

Padahal Moeldoko bukan termasuk kader atau bahkan mantan kader Demokrat. Moeldoko pernah menjabat sebagai wakil ketua umum Dewan Pembina Partai Hanura. Ia mengundurkan diri pada 2018 lalu.

"Harusnya sebagai pihak Pemerintah lakukan pembinaan pada parpol beri saran bukan malah memperkeruh suasana dengan terjun langsung di dalam partai itu atas nama perbaikan," kata Firman pada Republika, Jumat (5/5).

Firman memandang hubungan Moeldoko dengan Demokrat tak pantas dilakukan jika mengarahkan pada hal-hal yang bersifat internal partai. Apalagi jika Moeldoko membisiki Demokrat agar melaksakan Kongres Luar Biasa (KLB) yang menjadi jalan kudeta kekuasaan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Baca juga : Jokowi dan PM Malaysia Prihatin dengan Kudeta di Myanmar

"Sebetulnya tidak etis karena itu di luar posisinya sebagai elemen penguasa dan eksternal parpol. Apalagi hingga mengarah ke KLB itu bahaya, padahal kita perlu parpol yang kuat bukan lemah," ujar Firman.

Sebelumnya, AHY mengungkap terdapat pihak yang tengah mengancam Partai Demokrat saat ini. Menurut dia, pihak tersebut adalah gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.

Berdasarkan kesaksian dan testimoni dari pihaknya, dia menyebut jika gerakan tersebut melibatkan pejabat penting pemerintahan. Bahkan, secara fungsional ada yang berada di lingkaran kekuasaan terdekat Presiden Jokowi.

Adapun Moeldoko mengakui pertemuan di salah satu hotel dengan eks kader Partai Demokrat. Namun, ia tak membeberkan eks kader Demokrat yang hadir dalam pertemuan yang dituding sebagai upaya menggulingkan AHY. Moeldoko membantah mengancam pengurus DPC dan DPD Demokrat untuk mendukungnya sebagai Ketua Umum Demokrat.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement