REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Ketidaksinkronan data penduduk menjadi akar masalah distribusi bantuan pemerintah khususnya di masa pandemi. Sinkronisasi data sangat penting dilakukan agar program dan kebijakan pemerintah menjadi lebih tepat guna dan tepat sasaran. 

Hal ini disampaikan Koordinator Perkumpulan Kader Bangsa, Dimas Oky Nugroho, usai bertemu dengan Kepala Desa Kalisari, Cilongok, Kabupaten Banyumas, Endar Susanto, dan mengunjungi usaha pengrajin tahu didesa tersebut, akhir pekan ini, dalam keterangannya Ahad (14/2).  

Mantan staf khusus Kantor Kepresidenan ini mengatakan, dengan data yang akurat dan akuntabel pastinya memudahkan pemerintah menjalankan dan mengawasi efektivitas berbagai program bantuan. 

"Hal ini sebenarnya telah lama diinginkan Presiden Jokowi. Saya tidak paham bagaimana realisasi dan pengawalannya saat ini,” kata Dimas.  

Menurut Dimas, kalau data antarkementerian/lembaga telah terintegrasi, maka berbagai program yang dicanangkan pemerintah dapat tepat guna dan sasaran. Efektivitas bantuan dapat dipantau agar tidak tumpang tindih dan salah sasaran. Problemnya, integrasi data warga masyarakat masih menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi pemerintah.    

Endar mengaku terdapat setidaknya dua permasalahan terkait bantuan di desanya. Satu terkait bantuan UMKM dan satu lagi terkait Bansos. Menurut Endar, pihaknya tidak memiliki validasi data penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Tunai sebesar Rp2,4 juta selama empat bulan atau Rp600 ribu per bulan. Pasalnya, dari 260 pengrajin tahu di Desa Kalisari diketahui hanya delapan UMKM yang mendapatkan bantuan yang disalurkan langsung melalui rekening BRI. 

“Tiba-tiba ada transferan BRI ke warga penerima yang sebenarnya tidak semuanya sesuai dengan data faktual kami di lapangan. Kami sendiri sebagai pihak desa telah mengajukan data UMKM yang perlu mendapatkan bantuan," ujar Endar.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika