REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena meminta pemerintah mengoptimalkan pengadaan vaksin Covid-19 dari berbagai sumber yang tersedia. Hal ini guna meningkatkan cakupan vaksinasi di seluruh Indonesia.
Melki menyampaikan agar BUMN yang ditugasi melakukan pengadaan vaksin (Biofarma) menunaikan janjinya sesuai kesepakatan dengan DPR. "Kami berharap pada pemerintah terutama yang ditugasi dalam pengadaan vaksin bekerja optimal pastikan berjalan sesuai komitmen," kata Melki pada Republika.co.id, Kamis (18/2).
Jika terjadi kekurangan jumlah vaksin, Melki menyarankan pemerintah Indonesia mempercepat kedatangan bantuan vaksin dari skema GAVI. Menurutnya, upaya lobi yang dilakukan Kemenkes dan Kemenlu harus lebih dimaksimalkan. GAVI adalah aliansi vaksin internasional yang menyediakan vaksin gratis bagi negara-negara berkembang yang memenuhi syarat.
"Perlu bantuan dari skema GAVI biar rencana target vaksinasi berjalan dari petugas kesehatan ke petugas pelayanan publik, lansia bisa sesuai jadwal," ujar politisi asal partai Golkar itu.
Melki mengingatkan pemerintah supaya menyalurkan vaksin sesuai sasaran yang ditargetkan. Oleh karena itu dibutuhkan pendataan penerima vaksin yang mumpuni.
"Faktor pendataan dan pemetaannya harus akurat, tiap orang yang divaksin baik itu umur, usia, latar belakang kesehatan bisa tergambar dari proses yang ada," ucap Melki.
Berikutnya, Melki berpesan agar pemerintah menguatkan komunikasi soal vaksinasi pada masyarakat. Tujuannya supaya kekhawatiran dan keraguan masyarakat akan vaksin sirna. "Perlu sosialisasi, edukasi manfaat vaksin dan vaksinasi supaya mau ikutan biar enggak perlu sanksi," ucap Melki.
Sebelumnya, Daerah berharap distribusi vaksin Covid-19 dari pusat lebih cepat untuk memastikan seluruh tenaga kesehatan (nakes) segera mendapat vaksinasi. Sejak vaksinasi pertama sebulan lalu, belum semua nakes menerima vaksinasi Covid-19 Sinovac dengan dua kali dosis.
Progres vaksinasi Covid-19 tahap pertama terhadap SDM kesehatan diketahui berjalan cukup lambat. Tercatat, berselang lebih dari sebulan sejak dimulai 13 Januari 2021 lalu, suntikan vaksin baru diberikan kepada 1,12 juta orang tenaga kesehatan. Angka ini masih di bawah target vaksinasi terhadap tenaga kesehatan sebanyak 1,46 juta orang.
