REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan program terobosan yaitu pengembangan 25 kampung nelayan yang tersebar di berbagai daerah pada 2021.

"Untuk mendukung dan mengoptimalkan program ini, KKP menggandeng kementerian dan lembaga terkait untuk bersinergi," kata Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (1/3).

Menurut dia, program terobosan kampung nelayan tersebut dilakukan untuk mengubah kampung nelayan dari kesan miskin, kumuh, dan kotor, menjadi lebih maju. Muhammad Zaini juga mengungkapkan, semua pembiayaan untuk program itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan dilaksanakan melalui program padat karya.

"Kami juga melibatkan swasta dan BUMN untuk fasilitasi pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR), perguruan tinggi melalui program KKN, lembaga permodalan serta organisasi kemasyarakatan untuk berkontribusi," jelasnya.

Ia memaparkan, langkah mewujudkan program kampung nelayan antara lain berupa bantuan sarana prasarana penataan kampung nelayan dengan memperbaiki fasilitas umum, penyediaan air bersih, pengolahan sampah, dan pembenahan saluran air.

"Tidak hanya fisiknya, para nelayan juga kita libatkan langsung serta diberikan edukasi baik spiritual maupun kultur nelayan yang baik dan maju. Kita juga akan siapkan dukungan pendanaan dan pemberdayaan nelayan dengan memberikan pendampingan serta pelatihan untuk nelayan dan keluarganya," papar Muhammad Zaini.

Lebih lanjut Zaini menjelaskan, saat ini KKP tengah menyempurnakan petunjuk teknis pelaksanaan program kampung nelayan. Pihaknya menargetkan bulan depan dapat dilakukan sosialisasi dan penerimaan dokumen proposal dari lokasi target kegiatan serta penetapan lokasi dan persiapan pelaksanaannya pada April.

"Bulan Mei harus sudah jalan, sehingga tidak sampai akhir tahun program dapat selesai agar dapat kita lakukan monitoring evaluasi. Semoga secara bertahap dapat terus dilakukan di tahun-tahun berikutnya."

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginginkan kebijakan terobosan yang memastikan adanya jaminan hari tua atau uang pensiun untuk nelayan, dalam rangka melindungi dan meningkatkan kesejahteraannya."Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan nelayan menjadi prioritas capaian Kementerian Kelautan dan Perikanan. KKP berencana melakukan sejumlah terobosan untuk mencapai target tersebut, salah satunya memastikan adanya jaminan hari tua atau uang pensiun untuk nelayan," kata Trenggono.

Menurut dia, ada tiga hal yang harus dicanangkan terkait perlindungan dan kesejahteraan nelayan, yaitu asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, dan tunjangan hari tua. Hal tersebut, lanjutnya, bertujuan untuk peningkatan produktivitas nelayan, menjaga kualitas produk, serta menjamin keberlanjutan populasi perikanan di laut Indonesia.

Setiap tahunnya, jumlah perkampungan nelayan di wilayah pesisir laut bertambah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2018, jumlah desa pesisir di Indonesia tersebar di 12.857 lokasi. Bila dibandingkan dengan seluruh total desa di Indonesia, desa pesisir mencapai 15,32 persen dari total desa yang ada. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika