REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Retno Pratiwi memastikan bahwa pekerja dengan semua bentuk perjanjian kerja dapat mendapatkan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). "JKP ini juga dapat menjadi haknya PKWT atau PKWTT. Jadi pekerja dengan semua bentuk perjanjian kerja itu mendapatkan hak JKP," tegas Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Retno dalam diskusi virtual tentang JKP yang dipantau dari Jakarta, Selasa (9/3).

Retno memastikan tidak ada perbedaan besaran manfaat antara pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau yang biasa dikenal dengan sebutan kontrak dan pegawai yang memiliki Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Status kepesertaan JKP akan dimiliki secara otomatis bagi mereka yang telah menjadi peserta jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Bagi usaha yang masuk kategori besar dan menengah pekerjanya harus telah ikut dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM). Sementara untuk usaha kecil dan mikro harus diikutsertakan minimal dalam program JKN, JKK, JHT dan JKM.

Untuk pekerja yang baru memasuki dunia kerja, perusahaan wajib mendaftarkan ke program jaminan sosial itu sebelum dapat menjadi pemanfaat JKP.