Oleh : Bayu Hermawan*

REPUBLIKA.CO.ID, Konflik di Partai Demokrat telur bergulir. Bukan hanya dihiasi aksi mengugat ke pengadilan dan melapor ke polisi, angin panas pun semakin kencang berhembus ke arah Istana Negara.

Sejak awal isu kudeta kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat muncul, sekitar awal Februari lalu, nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut terseret. Penyebabnya, kudeta terhadap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini melibatkan nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, yang notabene berada di bawah dan bertanggung jawab terhadap presiden. Meski sebenarnya belum tentu Jokowi terlibat.

Awalnya, Gerakan Pengambialihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD), begitu nama resmi yang diberikan kubu AHY, dituding mendapat restu dari Jokowi. Namun, kemudian Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan keyakinannya bahwa Jokowi tidak terlibat dengan isu kudeta di Partai Demokrat. SBY juga yakin Jokowi punya integritas yang berbeda dengan anak buahnya, Moeldoko.

Isu keterlibatan Istana sejenak mereda, setelah Demokrat kubu AHY menunding gerakan kudeta sebagai upaya Moeldoko untuk maju menjadi Capres pada tahun 2024.