REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan akan lebih selektif dalam melakukan pembangunan baru. Basuki menegaskan pada 2022 harus memberikan perhatian lebih kepada kegiatan prioritas untuk infrastruktur yang sudah terbangun melalui optimalisasi, pemeliharaan, operasi, dan rehabilitasi.

“Pembangunan baru sangat selektif. Kalau nggak selesai 2023 atau 2024, batalin,” kata Basuki dalam acara Konsultasi Regional Kementerian PUPR 2021 yang disiarkan secara virtual, Senin (15/3).

Jika pada 2023 dan 2024 pembangunan baru tidak selesai, Basuki meminta proyek tersebut tidak perlu dilakukan. Dengan begitu menurutnya, Kementerian PUPR tidak perlu meninggalkan isu-isu pembangunan yang akan datang.

“Ini bukan berarti pembangunan dilarang. Pembangunan baru harus sangat selektif harus bisa diselesaikan 2024 minimal tinggal sedikit, tidak ada mangkrak pada 2024,” jelas Basuki.

Dia meminta saat ini kementerian PUPR fokus dalam membuat program 2022 agar lebih baik. Basuki menegaskan sama sekali tidak melarang pembuatan desain pembangunan yang baru.

“Tapi kalau (dari desain yang baru) tidak bisa dibangun pada 2023 bisa ditinggalkan untuk yang akan datang. Jadi kita tinggalkan desain dengan kabinet yang akan datang. Pembangunan kan tidak akan berhenti jadi kita siapkan desain yang baik tidak asal-asalan,” ungkap Basuki.

Ikuti Whatsapp Channel Republika