REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan rencana impor beras sebanyak 1 juta ton rupanya tidak diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) level Kementerian Koordinator Perekonomian seperti biasanya. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, rakortas terakhir yang digelar antarkementerian/lembaga hanya membahas berbagai kemungkinan cuaca dan prediksi kelangkaan pasokan pangan.

"Saat rakortas itu tidak ada diputuskan untuk impor. Hanya kebijakan dari Pak Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan pada akhir kita dikasih penugasan tiba-tiba untuk laksanakan impor," kata Budi dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Legislasi DPR, Selasa (16/3).

Budi mengatakan, lantaran tidak diputuskan dalam rakortas, Bulog akan tetap berpedoman untuk memprioritaskan penyerapan produksi dalam negeri. Lagipula, kata dia, saat ini bertepatan dengan masa panen raya sehingga isu-isu impor beras harus dihindari.

Di sisi lain, Buwas mengatakan, BPS dalam rilis data terakhir juga menunjukkan akan adanya surplus beras untuk periode Januari-April 2021. Data tersebut, tentunya harus menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan terkait perberasan.