REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan rencana impor beras sebanyak 1 juta ton rupanya tidak diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) level Kementerian Koordinator Perekonomian seperti biasanya. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, rakortas terakhir yang digelar antarkementerian/lembaga hanya membahas berbagai kemungkinan cuaca dan prediksi kelangkaan pasokan pangan.
"Saat rakortas itu tidak ada diputuskan untuk impor. Hanya kebijakan dari Pak Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan pada akhir kita dikasih penugasan tiba-tiba untuk laksanakan impor," kata Budi dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Legislasi DPR, Selasa (16/3).
Budi mengatakan, lantaran tidak diputuskan dalam rakortas, Bulog akan tetap berpedoman untuk memprioritaskan penyerapan produksi dalam negeri. Lagipula, kata dia, saat ini bertepatan dengan masa panen raya sehingga isu-isu impor beras harus dihindari.
Di sisi lain, Buwas mengatakan, BPS dalam rilis data terakhir juga menunjukkan akan adanya surplus beras untuk periode Januari-April 2021. Data tersebut, tentunya harus menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan terkait perberasan.
Menurutnya, keputusan impor kemungkinan menjadi opsi pemerintah karena berbagai pertimbangan ke depan untuk melakukan antisipasi. Impor, kata Buwas, dilakukan untuk menjadi stok cadangan.
Buwas mengatakan, saat ini penugasan impor telah diberikan secara tertulis kepada Bulog. Di mana, dari 1 juta ton, sebanyak 500 ribu ton dikhususkan untuk cadangan beras pemerintah (CBP) serta 500 ribu ton untuk beras komersial Bulog yang bisa diperdagangkan secara bebas.
Namun, kata Buwas, Bulog saat ini masih memiliki beras sisa impor tahun 2018 sebanyak 275.811 ton. Dari jumlah itu, hampir sebagian atau 106.642 ton telah mengalami turun mutu akibat penyimpanan dalam waktu lama.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto, mengatakan, rapat bersama pemerintah dilakukan rutin termasuk dalam membahas persiapan menyambut Ramadhan dan Lebaran. Pada rapat terakhir, ia mengatakan, masing-masing lembaga diminta menyampaikan situasi terkini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika