REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menilai bahwa program keamanan pangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih belum optimal. Hasil evaluasi dan monitoring terhadap produk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dilakukan oleh Badan POM tahun 2017-2019, terjadi tren penurunan sarana IRTP yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

"Pada tahun 2017-2019 itu terjadi penurunan secara berturut, yaitu 84,09 persen, 83,04 persen, dan 73,48 persen," ujar Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Rita Endang dalam sambutan acara "Kick Off Program Keamanan Pangan Terpadu Kabupaten/Kota" mewakili Kepala Badan POM RI di Jakarta, Selasa (17/3).

Walaupun terjadi tren penurunan, menurut dia, persentase jumlah IRTP yang tidak memenuhi ketentuan itu relatif masih terbilang tinggi. Untuk itu, intensifikasi pendampingan lanjutan kepada Pemerintah Daerah perlu diperkuat agar IRTP dapat memenuhi CPPOB.

Selain itu, lanjut dia, berdasarkan hasil kajian regulatory assistance Badan POM bagi pemerintah daerah dalam menerbitkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) sesuai ketentuan pada tahun 2018-2020 persentasenya juga rendah. "Pada 2018 - 2020, berturut turut menunjukkan hanya sebanyak 28,26 persen, 30,12 persen, dan 33,77 persen Kabupaten/Kota telah menerbitkan SPP-IRT sesuai ketentuan," paparnya.