REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Demokrat versi KLB Moeldoko meminta kubunya tenang menunggu proses verifikasi hasil KLB Deli Serdang di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Arahan Moeldoko itu disampaikan Ketua Dewan Kehormatan DPP Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB), Max Sopacua, Kamis (18/3).
"Kami sudah diarahkan Ketum (Moeldoko) untuk tenang, serahkan ke yang berwenang untuk verifikasi lihat data-data dan aktualisasi persoalan yang ada," kata Max saat dihubungi Republika.co.id.
Max berharap agar Menkumham Yasonna H Laoly berpegang teguh pada aturan hukum yang berlaku. Ia juga berdoa dengan hati tenang dan pikiran bersih guna bangun Demokrat ke depan.
Max menyebut mekanisme hukum akan melahirkan keputusan yang tepat soal kepengurusan Demokrat mana yang sah. "Kalau ada yang tidak terima dengan keputusan itu ada pengadilan yang merupakan tahap selanjutnya," ujar mantan anggota DPR RI 2 periode itu.
Selain itu, Max meminta Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersikap sportif dalam sengketa hukum ini. Ia menyebut kubu AHY tak melontarkan hoaks yang bukan didasari bukti valid.
"Untuk tahap awal ini enggak usahlah hoaks-hoaks. Biarkan pemerintah bekerja siapa yang paling valid dan punya otoritas kuat dalam kepengurusan Demokrat apakah milik AHY yang jadi milik keluarga (Cikeas) atau kami yang mewakili rakyat Indonesia," ungkap politikus asal Ambon itu.
Sebelumnya, Partai Demokrat yang diketuai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko telah menyerahkan hasil KLB Deli Serdang kepada Kemenkumham. Penyerahan berkas dan dokumen dilakukan pada Senin (15/3).
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Kemenkumham RI yang telah menerima dengan sangat baik, ramah, dan terbuka," ujar juru bicara Partai Demokrat versi KLB Muhammad Rahmad lewat keterangan tertulisnya, Selasa (16/3).