REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Dalam beberapa minggu setelah Hari Pelantikan Joe Biden pada 20 Januari, pemerintahananya telah membalikkan banyak kebijakan imigrasi era Donald Trump. Hanya saja pemerintah tidak memiliki rencana di lapangan untuk mengelola lonjakan migran di Amerika Serikat (AS) . 

Situasi di perbatasan selatan sangatlah kompleks. Sejak pelantikan Biden, AS telah mengalami lonjakan dramatis dalam jumlah orang yang ditemui oleh pejabat perbatasan. 

Terdapat 18.945 anggota keluarga dan 9.297 anak tanpa pendamping ditemui pada Februari. Jumlah ini, menurut Pew Research Center, meningkat 168 persen dan 63 persen pada masing-masing dari bulan sebelumnya. 

Pemerintahan Biden mengumumkan pada 2 Februari bahwa mereka tidak akan lagi menegakkan kebijakan pemerintah Trump. Aturan sebelumnya secara otomatis mendeportasi anak di bawah umur tanpa pendamping yang mencari suaka. Dua minggu kemudian, Gedung Putih mengumumkan rencana untuk menerima 25.000 pencari suaka ke AS yang terpaksa tetap tinggal di Meksiko.

Dalam minggu-minggu berikutnya, jumlah migran muda yang menyeberang tanpa orang dewasa meroket. Baik Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan, serta petugas Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan telah berjuang untuk menampung masuknya anak-anak. Pejabat imigrasi mengatakan jumlah migran dewasa dan keluarga yang mencoba masuk ke AS secara ilegal juga meningkat.

Petugas patroli perbatasan telah menemui lebih dari 29.000 anak di bawah umur tanpa pendamping sejak 1 Oktober. Jumlah ini hampir sama dari pemuda yang ditahan selama tahun anggaran sebelumnya. 

"Meningkatkan kapasitas untuk menangani anak di bawah umur tanpa pendamping sangat penting, tetapi jumlahnya tidak cukup untuk menunjukkan adanya krisis," kata analis di kelompok advokasi hak asasi manusia Kantor Washington di Amerika Latin, Adam Isacson. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika