REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Rencana pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan beras 1 juta ton beras tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Apalagi, ketika musim panen berlangsung.

"Prinsipnya satu, impor dilakukan jika angka mendesak dalam kerangka cadangan (beras). Kalau saat ini berdasarkan data Kementerian Pertanian dan Bulog masih cukup," kata Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dani Amrul Ichdan, dalam sebuah diskusi Rabu (25/3).

Dani mengatakan, inisiatif Kementerian Perdagangan merencanakan impor beras hanya untuk berjaga-jaga jika proyeksi hasil panen raya tidak sesuai target. Pemerintah, akan melakukan impor jika terms and condition applied atau apabila kondisi mengharuskan.

"Kemendag berinisiatif jika itu (hasil panen beras) kurang, setelah panen raya. Seandainya target itu tidak tercapai dan stok beras di bawah 1 juta ton, sementara kebutuhan bertambah, seperti kebutuhan untuk bantuan sosial (bansos) kemungkinan semakin banyak, maka dibutuhkan impor," ujar Dani.

"Jadi dalam kondisi term and condition applied, jadi impor tidak dilakukan dalam jangka pendek ini sebetulnya," sambungnya.

Dani menerangkan jika nantinya kebijakan impor beras dilakukan pemerintah, hal itu dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem produksi, distribusi, dan konsumsi.

Menurut Dani, kebijakan impor dilakukan jika stok beras kurang atau tidak sesuai terget. Selain itu impor juga untuk mempertimbangkan kepentingan stabilitas harga beras.

"Pemerintah tidak hanya melihat kapasistas produksi, tidak hanya stok (beras) yang ada, tapi juga stabilisasi harga," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah akan melakukan impor beras sebanyak satu juta ton, rinciannya sebanyak 500 ribu ton beras untuk cadangan beras pemerintah dan 500 ribu ton lainnya untuk kebutuhan Bulog.

Mendag Lutfi menegaskan bahwa impor beras yang akan dilakukan kali ini dalam rangka iron stock demi menjaga ketersediaan beras jika sewaktu-waktu stok beras pemerintah dan Bulog habis. Setidaknya ketersediaan stok beras nasional berkisar antara satu juta sampai 1,5 juta ton.

Ikuti Whatsapp Channel Republika