Di bawah undang-undang tahun 1905, tidak ada dana publik yang dapat digunakan untuk membangun fasilitas keagamaan apa pun.  Tetapi undang-undang juga membuat semua bangunan keagamaan yang dibangun sebelum undang-undang disahkan menjadi milik negara, yang memeliharanya dan memungkinkannya digunakan secara gratis untuk layanan keagamaan.

Ada juga temuan pengamat menyebut pajak secara efektif mensubsidi agama yang menyusut, Katolik, sementara sistem tersebut merugikan kepercayaan Prancis yang tumbuh paling cepat, Islam.

Meskipun jumlahnya sedikit pada tahun 1905, populasi Muslim Prancis telah berkembang pesat sejak tahun 1970-an, dan saat ini diyakini berjumlah sekitar enam juta, atau sekitar 10 persen dari total populasi. Sekitar dua juta dari mereka mempraktikkan keyakinan mereka di 2.500 masjid, namun menerima sedikit atau tidak ada uang publik, menurut laporan Senat 2015. 

Sebaliknya, Prancis memiliki 3,2 juta umat Katolik yang memiliki akses ke sekitar 45.000 gedung gereja, 40.000 di antaranya dimiliki oleh pemerintah dan dikelola dengan uang pembayar pajak, menurut laporan itu. Bahkan meskipun Presiden Macron telah berjanji untuk memelihara "Islam di Prancis," umat di sana menderita kekurangan masjid yang layak di seluruh negeri.