REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON — Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengatakan tidak akan ada sistem yang mengharuskan setiap orang menunjukkan sertifikat vaksin untuk mencegah infeksi virus corona jenis baru (Covid-19). Hal ini diumumkan di tengah pembukaan kembali pembatasan di negara-negara bagian, termasuk dalam ketentuan perjalanan.

“Pemerintah AS tidak akan mendukung sistem yang mengaruskan warga Amerika membawa kredsensial,” ujar sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki pada Selasa (6/4), dilansir The National.

Sementara itu, kepala penasehat medis dan pakar penyakit menular AS Anthony Fauci juga memberi pendapat serupa.  Menurut Fauci, Pemerintah AS tidak akan menjadi penggerak utama dari konsep sertifikat atau paspor vaksin.

Ia mengatakan bahwa mungkin pemerintah terlibat dalam memastikan segala sesuatu dilakukan secara adil, namun tetap ada kekhawatiran terkait privasi, termasuk perlindungan informasi medis dan keterlibatan federal dalam hal membuktikan vaksinasi COVID-19.

“Privasi dan hak warga Amerika harus dilindungi. Ini akan mencakup masalah keamanan, privasi dan diskriminasi. sehingga sistem ini tidak digunakan,” jelas Psaki.

Sebelumnya, sejumlah pihak dari berbagai sektor, mulai dari bisnis, universitas, kantor, dan penyelenggara acara berskala besar memperdebatkan apakah akan meminta orang-orang membuktikan bahwa mereka telah melakukan vaksinasi COVID-19. Fauci menyebut bahwa ada kemungkinan mereka hanya mengizinkan orang-orang yang memiliki sertifikat vaksin untuk datang.

“Mungkin ada perguruan tinggi atau institusi pendidikan lain yang melakukan itu. Saya tidak mengatakan mereka harus atau mereka akan melakukannya,” jelas Fauci.

Ikuti Whatsapp Channel Republika