REPUBLIKA.CO.ID, PYONGYANG -- Departemen Urusan Amerika Serikat (AS) Kementerian Luar Negeri Korea Utara, Kwon Jong Gun, menilai komentar Presiden Joe Biden menunjukkan kebijakan bermusuhan, Ahad (2/5). Sebelumnya, Gedung Putih mengatakan para pejabat AS telah menyelesaikan peninjauan kebijakan Korea Utara selama berbulan-bulan.

Kwon mengutip pidato kebijakan pertama Biden kepada Kongres pada 28 April. Presiden baru AS itu mengatakan program nuklir di Korea Utara dan Iran menimbulkan ancaman yang akan ditangan melalui diplomasi dan pencegahan yang tegas.

Menurut Kwon, pernyataan Biden tidak masuk akal dan merupakan pelanggaran hak Korea Utara untuk membela diri dari AS untuk menyebut pencegahan defensifnya sebagai ancaman. Pidato Biden dinilai tak tertahankan dan kesalahan besar.

"Pernyataannya jelas mencerminkan niatnya untuk tetap menegakkan kebijakan permusuhan terhadap DPRK seperti yang telah dilakukan oleh AS selama lebih dari setengah abad," katanya menggunakan inisial nama resmi Korea Utara.

Kwon mengatakan pembicaraan diplomasi AS ditujukan untuk menutupi tindakan permusuhan dan pencegahan hanyalah sarana untuk menimbulkan ancaman nuklir ke Korea Utara. Sekarang setelah kebijakan Biden menjadi jelas, Korea Utara akan dipaksa untuk menekan langkah-langkah yang sesuai. "Dan seiring waktu AS akan berada dalam situasi yang sangat serius," ujarnya.

Kantor berita Korea Utara KCNA menyatakan, juru bicara Kementerian Luar Negeri menuduh AS menghina martabat pemimpin tertinggi negara itu dengan mengkritik situasi hak asasi manusia Korea Utara. Kritik itu adalah provokasi yang menunjukkan Washington bersiap untuk pertarungan habis-habisan dengan Pyongyang. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika