REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, menegaskan partainya Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), akan tetap eksis meskipun rezim kudeta membubarkannya.
Suu Kyi menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan secara langsung dengan tim kuasa hukumnya sebelum sidang di kompleks Kantor Dewan Naypyitaw, Senin pagi (24/5). Itu merupakan kali pertama Suu Kyi menghadiri sidangnya secara langsung sejak ditahan oleh militer Myanmar yang melakukan kudeta pada 1 Februari 2021.
Sidang Suu Kyi sebelumnya selalu digelar melalui video konferensi.
“Dia (Suu Kyi) menyampaikan pesan bahwa partai NLD didirikan untuk rakyat dan akan terus eksis selama rakyat ada di sana,” ungkap kuasa hukum Suu Kyi, Min Min Soe, dikutip dari Myanmar Now.
Sebelumnya, pada Jumat, ketua komisi pemilihan yang ditunjuk junta, Thein Soe, mengusulkan saat bertemu perwakilan partai politik di Naypyitaw, agar partai NLD dibubarkan karena pemimpinnya dituntut sebagai “pengkhianat”.
Menurut Min Min Soe, pihak kuasa hukum diperbolehkan bertemu dengan Suu Kyi secara pribadi dan tidak ada orang lain yang masuk saat mereka bertemu.
Akan tetapi, menurut dia, ada kamera CCTV dalam ruangan di mana mereka bertemu dengan Suu Kyi selama sekitar 30 menit.
Menurut kuasa hukumnya, Suu Kyi tampak dalam kondisi sehat, tetapi tidak tampil dengan bunga di rambutnya seperti yang selalu dilakukan Suu Kyi sepanjang karir politiknya.
Suu Kyi, kata kuasa hukumnya, hanya diperbolehkan makan dan tidur, serta terputus sama sekali dari dunia luar.
Menurut ketua tim pembela, Khin Maung Zaw, Suu Kyi tidak mengetahui di mana ia ditahan. Myanmar Now melaporkan, tidak ada argumen dalam persidangan dan hakim menjadwalkan sidang berikutnya digelar pada 7 Juni 2021.
Menurut tim pembela Suu Kyi, Penasihat Negara yang digulingkan sempat mengeluh ke pejabat pengadilan mengenai durasi pertemuan dengan kuasa hukum, tetapi tidak mendapat tanggapan.
Suu Kyi menghadapi sejumlah dakwaan dari memiliki radio walkie-talkie secara ilegal hingga melanggar undang-undang rahasia resmi negara. Merespons kudeta, masyarakat Myanmar melakukan demonstrasi untuk memprotes rezim militer.
Hingga Senin kemarin, Asosiasi Pendamping untuk Tahanan Politik (AAPP) melaporkan, pasukan junta telah menewaskan 824 orang sejak kudeta militer.
Ikuti Whatsapp Channel Republika